PT BAI, Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. F.Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merubah komposisi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan. Yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan.

“Terbitnya Galang Batang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara otomatis akan merubah komposisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas di Bintan,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (24/10) di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Menurut politisi Partai Hanura tersebut, untuk sementara ia belum melihat ada perbedaan signifikan dari PP yang lama, baik administrasi maupun fasilitasnya. Dijelaskannya, perlu penjabaran lebih lanjut dari aturan yang ada. Rudy berharap, perubahan ini bisa menjadi penggerak perekonomian Bintan dan Tanjungpinang. Khususnya Tanjungpinang yang sedang mati suri.

“Di lapangan masih banyak faktor yang harus dibenahi terlebih dahulu terutama masalah lahan. Kemudian perlu diperjelas aturan main dan fasilitas yang melekat di PP baru ini. Apakah sama atau ada perubahan signifikan,” papar Rudy.

Masih kata Rudy, dibandingkan Tanjungpinang, Bintan lebih sedikit menonjol dengan adanya investasi yang masuk. Sedangkan Tanjungpinang hasilnya belum terlihat sampai sekarang ini. Padahal tujuan pembentukan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Khusus di Tanjungpinang harus mendapatkan perhatian yang ekstra. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota Provinsi Kepri ini berkembang lebih baik,” jelas Rudy.

Berdasarkan PP yang dikeluarkan Presiden, sebagian wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di Kawasan Industri Galang Batang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan diubah menjadi kawasan ekonomi khusus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Sementara itu, terminal Bahan Bakar Minyak dan Depot Liryefied Petroleum Gas (LPG) PT Pertamina (Persero) di Tanjung Uban dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan difungsikan untuk kepentingan domestik.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dari sebagian dari wilayah Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam. Sedangkan sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi I Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat.(jpg)