batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah menutup kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2017, sekaligus menandatangani berita acara hasil EKPPD 2017 dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LPPD Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota se Kepri. Kegiatan dilaksanakan di uang Rapat Utama Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (26/10).
Arif mengatakan untuk menuju kinerja yang lebih baik, maka dibutuhkan komitmen dari seluruh unsur OPD baik di Kepri maupun di Kabupaten/Kota. “Kami harap teman-teman di daerah serius, karena EKPPD ini adalah bagian yang sangat penting dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang lebih baik,” kata Sekda.
Arif melanjutkan, karena pengaruh globalisasi mempengaruhi perkembangan ekonomi dan tenaga kerja di Kepri, terutama di Batam. Apalagi sebagai kota Industri, 70 persen pertumbuhan ekonomi Kepri sangat bergantung pada Batam. Ketika Batam sakit maka akan berdampak pada Kepri secara umum.
“Mari kita dorong Gubernur untuk melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Kepri. Sebab itu, semua Bupati dan Walikota agar berlomba-lomba menarik investor sebanyak-banyaknya ke daerah. Karena Kepri dan Kabupaten/ Kota ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi,” kata Sekda.
Dalam bekerja, Sekda juga meminta setiap OPD memiliki target capaian. Laporan jangan hanya di dalam buku saja, namun harus ada bukti dalam aplikasi.
“Perlu dingat bahwa tantangan kita semakin ketat. Karena seluruh Pemprov dan pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia selalu ingin menjadi yang terbaik. Maka, jika kita mengendur sudah pasti akan tertinggal,” kata Sekda.
Sementara itu Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Ir. Gunawan, MA mengatakan bahwa Timnas EKPPD terdiri dari 10 orang yang melakukan validasi dan evaluasi di Kepri. Bekerja selama 5 hari, berkoordinasi dengan Timda yang ada. Gunawan mengingatkan agar tingkat keakurasian dan kualitas data pada LPPD Kepri tiap tahun harus ditingkatkan.
“Akurasi dan kevalidan Laporan harus diperhatikan lagi,” kata Gunawan. Gunawan juga menyampaikan keprihatinannya terhadap pertumbuhan Ekonomi Kepri yang menurun drastis. Sementara 2 tahun sebelumnya atau pada 2014 ekonomi Kepri sempat berada di posisi 4 Nasional. “Semoga kedepan ekonomi Kepri bisa kembali bangkit dan berbicaara lagi ditingkat nasional,” katanya.
Sementara itu Karo Pemerintahan dan Perbatasan Haryono S.Sos dalam laporannya mengataka bahwa EKPPD berlangsung sejak tanggal 23 Oktober dan berakhir di 26 Oktober. Dengan melibatkan seluruh Pemerintah Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota se Kepri. (bni)