batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, menyebutkan perhitungan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dipastikan lebih cermat dibanding tahun 2017 ini.
“Baru nanti disejalankan dengan besaran belanja kita,” ucap Amsakar di kantor walikota, Jumat (26/10).
Bukan tanpa alasan, ini dilakukan agar tak ada lagi defisit ke depannya. Untuk diketahui 2017 ini defisit tembus angka Rp 135 miliar. Namun Amsakar menampik jika tahun 2017 pihaknya tak cermat merencanakan APBD, semua terjadi di luar perkiraan.
“Kita tak mengestimasi ekskalasi yang terjadi, ada beberapa kebijakan kebijakan di sana (BP Batam) kemarin yang mendapat respon pasar, ini mempengaruhi pendapatan kita,” ungkap Amsakar.
Ia menyebutkan, kasus mandeknya Izin Peralihan Hak (IPH) di BP Batam tahun ini berdampak pada beberapa sektor utama penyumbang pendapatan, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), alhasil menyeret pendapatan lain seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga Pajak Bumi dan Bangunan Kategori Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Kita sama-sama berharap ini membaik tahun depan, apalagi kini kita sedang bina komunikasi dengan BP Batam yang baru (era Lukita Dinarsyah Tuwo),” ujarnya.
Terkait defisit 2017, ia mau tidak mau memangkas belanaja pegawai, dari perjalanan dinas, bbelanja rapat hingga bahan bakar.
“Ini pun belum ideal, berat sebenarnya Tapi yang jelas yang berkaitan dengan masyarakat tak kami utak-atik,” imbuh Amsakar. (cr13)