batampos.co.id – Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Karimun menjadi perhatian khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun. Salah satunya oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Karimun Nyimas Novi Ujiani.
Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karimun pun menjadi sorotan. Sebab banyak keluhan dari korban kepada pihaknya saat melaporkan kejadian ke P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.
“Saya sangat-sangat prihatinlah, terkesan kasus kekerasan terhadap perempuan terabaikan. Dan secara kelembagaan juga, mereka tidak pernah melaporkan kepada kami sejauh mana kinerjanya. Baik itu jumlah kasus, penyelesaian kasus per semester atau per triwulan,” ungkap Nyimas Novi Ujiani, kemarin (30/10).
Keberadaan P2TP2A menurut dia seharusnya bisa membantu menjembatani menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, bisa dilakukan evaluasi apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat saat ini. P2TP2A yang sudah berdiri beberapa tahun lalu dinilai belum memenuhi standar, karena seharusnya lembaga tersebut memiliki kantor yang dilengkapi dengan seorang psikolog, pengacara, petugas administrasi dan petugas siaga di tempat.
“Anda bisa lihat sendiri di mana kantornya. Diharap kepada kepala daerah agar melakukan evaluasi terhadap P2TP2A sejauh mana kinerjanya,” pintanya.
Sementara kepolisian yang juga memiliki gugus-tugas terkait kasus kekerasan terhadap perempuan, juga belum bisa sepenuhnya diharapkan. “Alasannya, masyarakat kita apalagi kaum perempuan itu takut kalau berurusan ke polisi. Di sinilah peran penting P2TP2A mendampingi para korban saat memberikan laporan. Dan harus ada Perda tentang perlindungan perempuan dan anak nantinya,” ucap Nyimas lagi. (tri)