batampos.co.id – Proses pengembalian mobil dinas anggota DPRD Batam diperkirakan akan tertunda dari jadwal awal bulan November. Selain karena pembahasan di Provinsi Kepri belum selesai, sejumlah anggota dewan juga masih belum mengembalikan mobil dinas.
Sekwan DPRD Batam, Asril mengatakan belum bisa menyerahkan kembali mobil dinas anggota dewan ke Pemko Batam. Sebab, belum seluruh anggota dewan menyerahkan mobil tersebut.
“Mobil itu kami kumpulkan dulu sesuai mekanisme. Sudah 34 mobil dikembalikan, dan sampai saat ini masih berkoordinasi untuk anggota dewan yang lain mengembalikan mobil,” terang Asril di Kantor DPRD Batam, Selasa (31/10).
Alasan sebagian anggota dewan belum mengembalikan mobil diantaranya sedang dibengkel dan masa perawatan. Ia juga tak bisa memaksa anggota dewan mengembalikan mobil, dengan alasan belum adanya keputusan final dari Pemrov Kepri.
“Kalau Pemrov sudah mengesahkan, pastinya mobil itu wajib dikembalikan. Dan sampai sekarang belum ada keputusan dari Pemrov terkait Perda 18,” ujar Asril.
Dikatakannya, saat ini Pemrov masih membahas besaran tunjangan transportasi yang akan diberi ke DPRD Kota Batam. Apalagi menurut Pemrov, tunjangan untuk daerah tidak boleh lebih besar dari tunjangan di provinsi.
“Nilai besaran angka itu yang belum final. Pemrov bilang angka untuk DPRD daerah tak boleh lebih besar. Berapa angka yang diajukan dan berapa tunjangan untuk Pemrov saya tak tahu persis,” imbuh mantan PLT Kadistako Batam ini.
Menurut dia, aturan tentang biaya tunjangan daerah lebih kecil dari propinsi tak bisa diterapkan di Batam. Sebab, Batam merupakan daerah khusus yang biaya hidupnya lebih tinggi dari daerah lainnya di Kepri.
“Biaya hidup di Batam dengan ibukota Propinsi Kepri yakni Tanjungpinang sudah jauh beda. Jadi tak mungkin aturan ini disamakan,” jelasnya.
Disisi lain, Asril mengaku perawatan terhadap mobil dinas yang telah kembali rutin dilakukan setiap hari. Ia menjamin kondisi mobil itu akan tetap baik meski terparkir di halaman belakang DPRD Batam.
“Proses fisik secara keseluruhaan baik. Kami juga memanaskan mesin mobil setiap hari,” ujar Asril.
Sementara, Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho sengaja belum mengembalikan mobil dinas miliknya ke Sekwan. Alasanya karena pembahasaan di Pemrov mengenai Perda 18 (Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Batam) belum final.
“Mobil itu di rumah saya. Saya baru akan kembalikan mobil jika pembahasan selesai. Kondisi mobil dinas masih bagus dan terawat,” tegas Udin di Kantor DPRD Batam, kemarin.
Ia sempat berniat mengembalikan mobil dinas tersebut. Namun setelah melihat kondisi parkir mobil yang diduga jauh dari perawatan, ia pun mengurungkan niat itu. Apalagi ia tipikal orang yang sayang dengan barang. Untuk mobil dinasnya pun selalu terparkir di garasi setara dengan mobil pribadinya.
“Saya sempat kesini bawa mobil untuk dikembalikan. Tapi melihat kondisi parkir mobil yang dijemur setelah hujan dan panas itu saya kok tak tega. Makanya niat untuk mengembalikan itu saya urungkan. Saya termasuk orang yang sayang barang,” terangnya.
Disisi lain, Udin juga memastikan tak ada anggaran untuk biaya perawatan mobil anggota dewan yang tengah parkir. Sehingga dapat dipastikan kedepannya, kondisi mobil dewan yang telah dipulangkan itu akan rusak.
“Saya pastikan anggaran tak ada untuk perawatan itu. Logikanya saja, untuk memanaskan satu mobil itu butuh biaya Rp 3 ribu, kalau saja mobil itu parkir 30 unit, berarti Rp 3 ribu kali 30 unit, yang berarti Rp 90 ribu perhari. Kali sebulan, itu sudah berapa?, sementara anggaran tak ada,” jelas Udin lagi.
Menurut dia, mengembalikan mobil disaat pembahasan telah final itu akan lebih baik. Karena anggota dewan lebih bisa menjaga dan merawat mobil sendiri. Apalagi, usia mobil itu sudah lebih dari 17 tahun yakni keluaran 2000.
“Dan saya pastikan mobil dinas saya masih sehat,” pungkas Udin. (she)