batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku belum menerima hasil Rapat Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri. Sebelum digelarnya proses seleksi direksi BUP yang baru, Gubernur Nurdin berharap bisa melakukan evaluasi atas kinerja BUP Kepri selama ini.
“Saya belum melihat hasil RUPS BUP Kepri. Sebelum pemilihan, kita lakukan evaluasi dulu,” ujar Gubernur menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, kemarin.
Mantan Bupati Karimun tersebut menjelaskan, ia menginkan figur yang memimpin BUP Kepri ke depan bisa berbuat lebih baik dan memberikan kontribusi dalam mengisi pembangunan di daerah. Atas dasar itu, ia berharap tim seleksi selektif dalam melakukan pengujian. Bahkan, bila perlu ada klasifikasi tertentu yang harus dilengkapi para calon.
“BUP Kepri punya tanggungjawab besar ke depan. Tentunya kota harus mempersiapkan pemimpin BUP yang profesional,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution mengatakan DPRD melihat sejauh ini, belum ada kontribusi yang diberikan BUP Kepri untuk Provinsi Kepri. Menurutnya, jika pendapatan usaha yang dikelola tidak lagi menggerus modal untuk menutupi operasional tentu sedikit lebih baik.
“Memang kiprah BUP belum maksimal. Karena terhambat oleh regulasi. Seperti belum dapatnya Kepri untuk mengelola ruang laut dalam 12 mil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Legislator Dapil Batam itu menjelaskan, ada beberapa kriteria yang menurutnya ideal untuk menjadi pimpinan di jajaran BUP Kepri ke depan. Pertama harus memiliki kecakapan dalam bidang usaha kemaritiman. Kedua punya koneksi dan relasi bisnis. Kemudian adalah milintan dalam bekerja.
“Kriteria-kriteria seperti ini kota butuhkan untuk menjalankan roda PT. Pelabuhan Kepri. Karena tuntutan dibentuknya BUP adalah sebagai tulang punggung percepatan pembangunan daerah,” papar Surya Makmur.
Seperti diketahui, sejak dibentuk tahun 2014 lalu, BUP PT. Pelabuhan Kepri sudah mendapatkan penyertaan modal dari APBD Kepri senilai Rp 25 miliar. Dari jumlah tersebut, BUP sudah menggunakaan anggaran lebih kurang Rp 3 miliar. Sejauh ini, ada tiga jenis usaha yang dikelola. Pertama adalah Pelabuhan PLTMG Dompak. Kemudian pengelolaan area labuh Tanjungberakit, Bintan. Sedangkan usaha yang lain berupa kerjasama pengelolaan Mv. lintas Kepri.(jpg)