Iklan

batampos.co.id – Pemerintah pusat memangkas jatah Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) untuk Kabupaten Karimun sebesar Rp 113 miliar untuk tahun 2018. Pemangkasan tersebut membuat Pemkab Karimun harus mengatur ulang rancangan pembangunan dengan skala prioritas.

“Untuk APBD 2018 mendatang kami kembali mengalami defisit keuangan. Hal ini disebabkan adanya pemangkasan DBH Migas oleh pemerintah pusat dari yang diterima sebelumnya Rp 124 miliar menjadi Rp 11 miliar. Artinya, ada pemangkasan sebanyak Rp 113 miliar. Hal ini tentu saja berdampak pada keuangan daerah, khususnya untuk melaksanakan program-program peningkatan pembangunan fisik dan sumber daya manusia (SDM) yang sudah direncanakan,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Selasa (7/11).

Menurut Rafiq, pemotongan DBH Migas mengakibatkan adanya pemangkasan untuk program-program pembangunan yang sebelumnya sudah direncanakan. Padahal di antara program yang masuk prioritas, ada yang menjadi sangat prioritas dan harus ada pada tahun depan. Untuk itu, tim penyusunan anggaran daerah (TPAD) harus kembali melakukan penyusunan ulang.

“Kami menginginkan apa yang sudah jadi prirotas dan masuk dalam perencanaan bisa dianggarkan dalam ABPD 2018. Tapi kondisinya tidak memungkinkan,” katanya.
Selain mengurangi program yang masuk dalam prioritas, kata Rafiq, pemangkasan untuk anggaran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan dilakukan.
“Anggaran akan lebih difokuskan untuk pembangunan yang merata,” tegasnya.

Bupati juga sudah menyampaikan kepada OPD yang ada di seluruh jajarannya tentang akan adanya pemangkasan anggaran. Untuk sementara, sasaran pemangkasan anggran OPD yang bisa dilakukan baru pada Dana Administrasi Umum (Adum) dan juga belanja rutin. Tidak menutup kemungkinan akan menyasar untuk anggaran yang lain. Meski demikian, diharapkan kegiatan pembangunan yang menjadi skala prioritas bisa terlaksanakan. (san)

Advertisement
loading...