Iklan
Pelabuhan Dompak sudah dua tahun mangkrak. Kini bangunan itu sudah banyak yang rusak di sana sini. Butuh keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. F. Jailani/Batam Pos

batampos.co.id – Dua tahun sudah, pelabuhan yang diharapkan menjadi magnet arus lalu lintas orang, kini kondisinya mangkrak. Akibatnya, pelabuhan yang dibangun tahun 2010 dan menghabiskan APBN Rp 121 miliar itu, sudah banyak yang rusak di sana sini. Padahal keberadaan pelabuhan ini dirancang supaya Ibu Kota Kepri tampak lebih elegan.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Asep Nurdin menilai pembangunan Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang merupakan langkah yang sudah tepat. Ia menilai pelabuhan tersebut sangat potensial dan bisa menunjang kemajuan Ibu Kota Provinsi Kepri.

“Kita tahu, Pelabuhan Dompak penyelesaiannya sudah mangkrak lebih kurang dua tahun. Jika di 2018 juga tidak dirampungkan, maka sangat merugikan,” ujar Asep Nurdin menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (7/11) di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Politisi Partai Hanura tersebut menjabarkan, ada dua kemungkinan kenapa penyelesaian pembangunan infrastruktur tersebut diulur-ulur. Kendala pertama adalah menyangkut masalah administrasi, yakni soal hibah lahan. Yang kedua, bisa saja disebabkan adanya kepentingan.

“Pelabuhan diprediksikan akan menjadi magnet untuk arus lalu lintas orang kedepannya. Boleh dikatakan, secara politik harus diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengelola pelabuhan tersebut,” papar Asep.

Legislator utusan Bintan-Lingga itu, juga mengatakan, bukan hanya Pelabuhan Dompak yang dinilai basah. Bahkan Pelabuhan Tanjungbatu, Kundur juga mengalami persoalan yang sama. Ditegaskannya, tarik menarik kepentingan ini yang menjadi korbannya adalah masyarakat. “Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kenapa pembangunan yang berjalan terus dihambat penyelesaiannya dengan berbagai dalih,” tegas Asep.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepelabuhanan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Azim Kasim Djou mengatakan dari pembicaraan terakhir dengan pihak Dirjen Perhubungan Laut, lewat APBN 2018 nanti akan dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan tersebut.

“Kalau untuk masalah administrasi hibah lahan, akan kita selesaikan. Yang penting, Pelabuhan Dompak segera rampung. Karena memang tujuan pembangunan tersebut adalah untuk merancang Ibu Kota Kepri ini menjadi lebih elegan,” ujar Aziz Kasim Djou, kemarin.

Menurut Aziz, usulan untuk kelanjutan pembangunan tersebut berada di KSOP Tanjungpinang. Karena mereka adalah Satuan Kerja (Satker) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di daerah. Ditegaskan Aziz, banyak pelabuhan di Kepri yang dibangun dengan APBN sekarang ini, tetapi tidak mengalami kendala seperti ini.

“Tidak ada sanksi yang mengatur harus hibah atau tidaknya. Jika terus dibiarkan berlarut-larut banyak kerugian. Belum lagi memperbaiki kerusakan yang ada,” tegas Aziz.

Seperti diketahui, pembangunan Pelabuhan Dompak yang sudah berlangsung sejak 2010 tersebut telah menelan APBN sebesar Rp 121 miliar. Sejak tidak dilanjutkan pada 2016 lalu, kondisi pelabuhan tersebut semakin memprihatinkan. Bahkan kaca-kaca yang menjadi dinding dirusak orang tak dikenal.(jpg)

Advertisement
loading...