batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih terus membangun jalan meski saat ini kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengalami defisit. Bahkan, Pemko Batam harus berhutang puluhan miliar rupiah karena tak ada anggaran untuk membayar kontraktor.
Sumber Batam Pos di DPRD Batam yang enggan disebutkan namanya menjelaskan beberapa kontraktor berencana ingin menggugat Pemko Batam ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang. Alasannya, Pemko Batam tak juga melunasi pembayaran, padahal kerja sesuai kontrak sudah selesai.
“Lihat dalam beberapa hari kedepan, bakal ada kontraktor yang memPTUN kan Pemko Batam,” ujarnya.
Dalam persyaratan lelang proyek, Pemko Batam memberi persyaratan untuk kontraktor. Salah satunya jika terlambat dalam pengerjaan, maka kontraktor akan dikenakan denda dan masuk daftar hitam (blacklist).
“Sementara kalau Pemko telat, itu bagaimana?. Apakah mereka mau membayar denda juga kepada kontraktor,” terang Sumber itu lagi.
Bahkan, menurutnya Pemko Batam terlalu berambisi membangun jalan dan mengabaikan anggaran untuk yang lain, contohnya UKM, Dinas Pariwisata serta sekolah. Ia juga menilai, beberapa ruas jalan yang telah dibangun Pemko Batam bukanlah milik daerah. Namun jalan milik nasional, propinsi hingga BP Batam.
“Jalan yang seharusnya tak jadi tanggungjawab Pemko malah diperbaiki,” terangnya.
Sementara, Anggota DPRD Batam Udin P Sihaloho malas ikut dalam rapat pembahasaan anggaran. Ia menilai, pembahasaan itu percuma karena Pemko bertindak diluar dari batas pembahasaan.
“Rasanya percuma saja dibahas, saya pun malas untuk membahas itu,” terang Udin.
Menurut dia, Pemko Batam dengan gampangnya menyebut nilai defisit. Padahal pada awal September lalu, Pemko Batam mengklaim pendapatan dengan pengeluaran seimbang. Namun, pada awal November Pemko mengaku defisit. Bahkan jumlah itu terus bertambah hingga pertengahan November.
“Segampang itu kah Pemko menyebut angka defisit yang sebelumnya mereka bilang seimbang,” ujar Udin.
Ia juga menilai jika Pemko membohongi angka-angka pada APBD. Sehingga data yang diberikan tidaklah akurat.
“Penyajian tidak akurat, ini pembohongan angka-angka,” imbuh Udin. (she)