batampos.co.id – Tingginya harga kebutuhan bahan pokok di Batam merupakan penyebab utama inflasi di Batam. Salah satu contoh kasus adalah kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Sp Plaza, Kecamatan Sagulung, Batam. Kenaikan yang paling tinggi terjadi pada bawang merah birma dan wortel impor. Kedua komoditas sayuran ini dijual di atas Rp 100 ribu perkarung.
“Harga bawang merah birma Rp 170 ribu per karung dari harga sebelumnya Rp 60 ribu perkarung. Sementara wortel dihargai Rp 145 ribu perkardus, padahal sebelumnya harganya hanya Rp 85 ribu perkardus,” ujar Marwah, pedagang sayur di Pasar Tradisional SP Plaza saat ditemui Batam Pos.
Ia mengaku kenaikan tersebut disebabkan stok barang yang langka dan terbatas. Sehingga harganya naik hingga dua kali lipat.
Kenaikan tersebut berimbas pada daya beli masyarakat yang ikut turun. Akibatnya, banyak barang yang tak laku.
“Biasanya bawang merah bisa saya jual hingga 10 kilo sehari. Tapi sekarang bawang sebanyak 5 kilo saja susah untuk dijual,” katanya.
Senada dengan Marwah, pedagang lainnya Irvan mengaku tak lagi menjual wortel karena harganya terlampau mahal.
“Modal tak cukup,” katanya.
Hal serupa juga terjadi di pasar pancur Kecamatan Seibeduk Batam. Sejumlah pedagang merasa syok dengan kenaikan dua komoditas tersebut. Salah satu pedagang Samsul mengaku wortel yang biasa dijual Rp 15 ribu per kg kini dijual Rp 26 ribu per kg.
Sedangkan harga bawang merah mencapai Rp 34 ribu per kg dari harga sebelumnya Rp 20 ribu per kg. Demikian juga untuk harga garam dapur yang ikut naik, dari Rp 1000 per 250 gram menjadi Rp 2.500 per 250 gram.
“Padahal baru pagi tadi saya jual murah, eh pas siang distributor datang ngantar barang, bilang harganya sudah naik. Apa gak kaget saya,” kata Samsul.
Selain mengeluhkan harganya yang melambung tinggi, ia juga mengaku jika kualitas wortel yang diimpor dari China tersebut kurang bagus.
“Saat dibawa banyak yang sudah hitam dan busuk. Saya jadi tak enak jualnya, karena sudah mahal, kualitasnya pun buruk,” keluhnya.
Salah satu faktor utama mengapa harga bahan kebutuhan pokok di Batam begitu tinggi karena Batam bukan merupakan wilayah penghasil sehingga harus mendatangkannya dari luar daerah. Sehingga harga bahan kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dan menyebabkan inflasi meningkat.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk menilai harga barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, gula, telur dan lainnya di Batam saat ini sama dengan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia, padahal beras di Batam bebas Pajak Penghasilan (PPN). Contohnya untuk beras kualitas biasa di Batam dan Medan memiliki harga yang sama sekitar Rp 9.000 hingga Rp 11.000 perkilo.
“Batam toh bebas pajak PPN karena berstatus Free Trade Zone (FTZ). Tapi meskipun bebas PPN, tetap saja harga barang kebutuhan pokok disini lebih mahal,” ungkapnya.
Jadi memberikan saran kepada pemerintah untuk mengangkut barang kebutuhan pokok dari luar dengan kapal Pelni supaya harganya lebih murah.
“Batam memang masih bergantung pada luar untuk barang kebutuhan pokok. Itulah yang membuatnya mahal karena diangkut pakai transportasi komersil,” jelasnya.
Pengangkutan dengan kapal Pelni dinilai akan menjadi insentif yang tepat untuk memotong ongkos logistik yang mahal.
“Pemerintah harus bersiasat seperti itu supaya harga di Batam bisa lebih murah. Kesannya FTZ jadi tak ada gunanya karena harga barang apapun juga mahal disini,” jelasnya lagi.
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri mencatat kenaikan harga bahan kebutuhan pokok (volatile food) merupakan persoalan klasik di Batam. Kenaikannya selalu tinggi. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BI, tingkat inflasi berdasarkan kelompok volatile food sebesar 3,08 persen (yoy) dengan andil terbesar disumbang oleh bawang merah. Komoditi satu ini tercatat mengalami inflasi sebesar 84,56 persen (yoy).
“Selain bawang merah, cabai merah juga memicu inflasi. Penyebabnya adalah terbatasnya pasokan karena adanya kendala produksi cabai merah di daerah penghasil seperti di Yogyakarta, Sumatera Utara dan Sumatera Barat seiring meningkatnya curah hujan yang memicu terjadinya kenaikan harga,” papar Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera.
Secara keseluruhan, BI Kepri mencatat inflasi Batam pada triwulan ketiga sebesar 3,78 persen (yoy), menurun dibanding triwulan sebelumnya sebesar 4,73 persen (yoy). Meskipun turun, inflasi diperkirakan akan meningkat lagi karena faktor klasik yakni tingginya harga barang kebutuhan pokok di pasaran seperti bawang merah, cabai dan gula pasir. Selain itu kenaikan tarif listrik pada Desember nanti cukup menyumbangkan andil inflasi yang cukup signifikan.
“Kelompok administered price mencatatkan inflasi 8,88 persen (yoy) dengan andil terbesar dari tarif listrik yang merupakan dampak kebijakan PLN yang melakukan penyesuaian tarif pada tahun 2017,” kata Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, 15 November di Gedung BI Kepri, Batam.
Tarif listrik Batam untuk golongan rumah tangga naik sebesar 15 persen pada September kemarin dan akan naik lagi 15 persen pada Desember mendatang.
Melihat potensi kenaikan inflasi yang cukup tinggi, BI Kepri juga menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan inflasi.
Pertama sidak pasar. Kegiatan ini dilakukan untuk pengawasan pasokan dan harga terhadap sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar utama.
”Pengawasan ini dilakukan secara rutin guna menghindari adanya kenaikan harga yang dilakukan sepihak oleh pelaku usaha,” ungkapnya.
Kedua adalah pasar murah. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) langsung turun ke lapangan untuk menjual bahan bangan antara lain beras, gula, minyak goreng, mentega dan lainnya. Pasar murah digelar TPID bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Lalu ketiga operasi pasar. Bekerjasama dengan Bulog untuk menyalurkan raskin yang tepat waktu dan kuantitas,” papar Gusti.
Keempat, rapat dengan distributor ataupun memberikan imbauan kepada distributor atau pedagang melalui surat edaran. Dan terakhir optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan memaksimalkan peran media terkait kecukupan bahan pangan kepada masyarakat.
BI Kepri juga mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk membangun wilayah hinterland sebagai lumbung sayuran dan membuka perdagangan antar daerah contohnya dengan Jambi.”Selain itu, padi organik juga telah diujicobakan di Natuna, Karimun dan Tanjungbatu,” pungkasnya.’
Ekonom dari PT Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih mengatakan inflasi bisa dikaji dari dua sisi yakni sisi penawaran dan permintaan. Pada umumnya, inflasi di Batam terjadi dari sisi penawaran. Penyebabnya seperti kegagalan sisi produksi, naiknya harga komoditas impor, melemahnya mata uang domestik terhadap mata uang asing, perubahan teknologi, naiknya biaya produksi yang mendorong kenaikan harga barang yang diproduksi seperti naiknya Upah Minimum Regional (UMP) dan tarif dasar listrik dan kelancaran dalam distribusi barang atau urusan logistik.
Di Batam persoalan utama penyebab inflasi terjadi karena kenaikan tarif listrik dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Selain itu situasi ekonomi global yang tengah terpuruk mendorong pelemahan ekonomi Batam. Imbasnya produksi berkurang sehingga menyebabkan banyak pengurangan tenaga kerja dan daya beli yang menurun drastis
Namun untuk saat ini, inflasi karena naiknya tarif listrik perlu dikaji.
”Karena kenaikan tarif listrik Batam, (TLB) walaupun bertahap tetapi cukup besar yang dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli,” ungkapnya.
Kenaikan tarif listrik membuat rumah tangga mengurangi porsi makanan dan lainnya.
”Hampir 80 persen pengeluaran digunakan untuk membayar makanan dan utilitas,” imbuh Gusti.
Sehingga untuk menjaga inflasi tetap stabil, pemerintah harus mengatur besaran dan waktu yang tepat untuk menaikkan tarif listrik maupun tarif-tarif yang ditentukan lainnya. Jangan sampai momen kenaikan bertepatan dengan momen kenaikan inflasi seperti Lebaran, Natal, Imlek atau penghujung tahun.
“Ada tren penurunan inflasi yang ditengarai sebagai efek melambatnya ekonomi , menurunnya pendapatan (daya beli) dan menurunnya permintaan,” paparnya.
Sehingga pemerintah perlu membuat stabilisasi harga melalui kebijakan Harga Eceran Tertingi (HET) di tengah daya beli yang melemah.
”Namun perlu dipertimbangkan dampak negatifnya bagi dunia usaha. Pengendalian inflasi ini wajib untuk mencegah ketidakstabilan politik,” tegasnya.
Sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan/Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Iskandar Simorangkir menyatakan inflasi menjadi penyakit ekonomi apabila tidak dijaga pada level yang rendah dan stabil.
“Inflasi perlu dikendalikan dan inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Jika tidak dijaga dengan baik, inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga kesenjangan pendapatan melebar. Kemudian, inflasi yang tinggi menghambat investasi produktif, keinginan menabung serta menyebabkan pelaku ekonomi lebih terdorong untuk melakukan investasi jangka pendek.
“Inflasi tinggi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan mengurangi daya saing produk nasional,” jelasnya lagi.
Inflasi tinggi akan memakan banyak korban khususnya penduduk miskin. Mereka sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan.
”Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan sekitar 73,19 persen. Apabila terjadi kenaikan harga beras sebesar 10 persen, maka orang miskin baru akan bertambah 1,2 juta orang.
Ia meminta agar setiap kepala daerah sadar bahwa untuk mendukung ekonomi di daerahnya terutama di Batam bukan hanya mendukung investasi, tapi juga menjaga tingkat inflasi.
”Karena tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya saing suatu negara dan akan menentukan keputusan ekonomi dari pelaku usaha,” imbuhnya.
Dalam skala kota, Iskandar menekankan betapa pentignnya peran TPID Kota. Ada lima pekerjaan fundamental yang dapat diterapkan untuk menjaga tingkat inflasi di Batam.
Pertama, melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan jasa di Batam.
Kedua, menyusun kebijakan pengendalian inflasi di tingkat kota dengan memperhatikan pengendalian inflasi nasional dan provinsi.
Ketiga, melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kota.
Keempat melakukan koordinasi dengan TPID pusat dan TPID provinsi dan terakhir melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaikan hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kota Batam.
Direktur Grup Kebijakan Moneter Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI, Yoga Affandi juga turut ambil bagian membicarakan persoalan inflasi di Batam. Menurutnya ada enam langkah penting yang diambil BI pusat untuk mengendalikan inflasi dan semuanya akan berdampak baik untuk menjaga tingkat inflasi di Batam.
“Pertama menekan laju inflasi dari bahan kebutuhan pokok (volatile food) hingga di kisaran empat hingga lima persen,” ujarnya.
Caranya adalah dengan penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan untuk penyimpanan komoditas. Kemudian membangun sistem data lalulintas barang, khususnya komoditas pangan.
“Selanjutnya adalah penggunaan instrument dan insentif fiskal untuk mendorong peran pemerintah daerah dalam stabilisasi harga,” paparnya.
Lalu mendorong diversifikas pola konsumsi pangan masyarakat, khususnya untuk konsumsi cabai dan bawang segar dengan mendorong inovasi industry produk pangan olahan.
“Kemudian penguatan kerjasama antar daerah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas dan terakhir memperbaiki pola tanam pangan,” katanya.
Kedua, adalah mengendalikan dampak lanjutan dari kebijakan administered price (AP), contohnya adalah pengendalian tarif angkutan umum. Ketiga, melakukan sequencing kebijakan AP, termasuk rencana implementasi konversi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai seperti subsidi untuk raskin, pupuk dan LPG 3 kg.
Keempat dengan memperkuat kelembagaan TPI dan TPID melalui keputusan Presiden. Kelima memperkuat koordinasi pusat dan daerah dan terakhir memperkuat pembauran kebijakan BI untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.
Dan satu saran berharga yang diberikan oleh Yoga adalah dengan mengembangkan UMKM untuk pengendalian inflasi.
“Salah satu penyumbang inflasi berasal dari bahan kebutuhan pokok yang sangat rentan terhadap gangguan sisi pasokan sehingga memiliki volatilitas harga yang tinggi,” katanya.
Persoalan ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, namun di Batam menjadi sangat spesial karena Batam bukanlah wilayah penghasil dan ketika daerah penghasil mengalami kendala dalam produksi, maka Batam terkena imbasnya.
“Terkait dengan sasaran pencapain inflasi, kebijakan tersebut dilakukan melalui salah satu strategi pengembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas ekonomi,” terangnya.
Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas melalui penguatan dan optimalisasi pengendalian dasar (klaster) dengan focus pada komoditas penyumbang inflasi seperti bahan kebutuhan pokok. (Rifki Setiawan Lubis, Batam)