batampos.co.id – Minimnya dana pendidikan membuat Pemerintah Kabupaten Bintan kesulitan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah. Sebagian besar dana pendidikan terkuras untuk belanja para pegawai.
“Bintan belum mampu mengcover sarana dan prasarana sekolah tingkat SD dan SMP,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bintan, Tamsir, Minggu (26/11).
Menurut Tamsir, alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Bintan mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Rp 220 miliar. “Pengalokasian anggarannya sudah sesuai dengan amanat undang-undang,” katanya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen dipergunakan untuk belanja para pegawai.
Diantaranya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan sebesar Rp 170 miliar, tunjangan 1.400 guru honorer dan 500 guru komite
sebesar Rp 14 miliar. “Sisanya hanya Rp 50 miliar,” ungkap Tamsir.
Dari Rp 50 miliar tersebut, lanjut Tamsir, dipotong lagi untuk program
bantuan transportasi anak-anak sekolah. Mulai dari penyediaan bus antar jemput dan pompong bagi anak-anak di pesisir hingga bantuan perlengkapan sekolah
gratis bagi siswa baru.
Karenanya, pemerintah berencana mengumpulkan para pengusaha, meminta mereka membantudunia pendidikan melalui dana CSR. “Misalnya,
membantu merehabilitasi ruang belajar atau
berpartisipasi membantu membangun ruang kelas baru atau melakukan pengadaan komputer siswa,” bebernya.
Apalagi di tahun ini pelajar yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP masih menumpang di laboratorium komputer milik SMK atau SMK.
“Semoga di tahun depan, kami tidak menumpang lagi, atau setidaknya bisa mandiri,”harapnya.
Melalui dana CSR perusahaan nanti, ia juga berharap perusahaan bisa fokus membina satu sekolah saja sehingga terlihat wujud nyata bantuan yang diberikan. (cr21)