batampos.co.id – Meski APBD Kota Batam 2018 telah disahkan sebesar Rp 2,6 triliun, ternyata belum bisa diserap. Penyerapan anggaran baru efektif awal Januari 2018 nanti.
Hal yang masih mengganjal adalah evaluasi Gubernur Kepri.
“Serapan anggaran baru bisa dilaksanakan setelah evalusi gubernur selesai. Jadi tak mungkin lelang proyek bisa dilakukan satu minggu setelah APBD disahkan,” kata Aman, anggota DPRD Batam, kemarin.
Menurut dia, untuk evaluasi gubenur sendiri paling cepat 14 hari kerja. Artinya paling lambat minggu ketiga bulan Desember 2017 tahapan evaluasi tersebut baru selesai. Selanjutnya dari hasil evaluasi gubernur barulah dilaksanakan singkronisasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Batam (TAPD) Pemko Batam.
“Kalau melihat tahapan ini maka APBD kota Batam efektif Januari 2018,” terang dia.
Hal senada juga disampaikan Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak. Menurut politisi PKB itu, proses penyampaian TAPD ke DPRD memang harus melalui persetujuan dan evaluasi gubernur. Setelah dievaluasi, proses penyempurnaan apabila ada koreksi dari gubernur.
“Kalau ada koreksi gubernur tentu harus diperbaiki banggar dan TAPD. Baru sesudah itu diparipurnakan. Dengan rentetan proses ini, paling cepat Januari pelelangan,” katanya.
Menurut Jefri, dengan cepatnya proses lelang ini tentu akan lebih baik. Sebab, program kegiatan infrastruktur dan proyek fisik bisa segera dilaksanakan. Artinya, ketika proyek fisik cepat dilakukan, maka evaluasi realisasi juga cepat. Bila masih ada sisa dana dari lelang tersebut, maka di APBD perubahan sisa-sisa anggaran ini diperuntukan untuk pembangunan yang lain guna melanjutkan program kegiatan di APBD murni 2019.
“Januari lelang, paling lama awal Maret sudah masuk tahap pengerjaan,” jelasnya. (rng)