batampos.co.id – Gelombang protes terhadap pengakuan Amerika Serikat atas Jerussalem sebagai ibukota Israel terus mengalir. Klaim sepihak negeri Paman Sam itu dinilai akan mengancam stabilitas keamanan di Timur Tengah, bahkan dunia.
”Komite Palestina PBB menganggap bahwa keputusan Amerikat Serikat tersebut berdampak luas pada keamanan kawasan dan dunia,” kata Wakil Tetap RI New York Dubes, Triansyah Djani, Jumat (8/12).
Triansyah mengatakan, dari New York Indonesia juga menggunakan jalur di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengecam pengakuan Amerika Serikat tersebut. Apalagi Indonesia menjadi Wakil Ketua di Biro Komite Palestina PBB. Sesuai mandat Resolusi SMU PBB 3376, komite yang terdiri atas 50 negara anggota dan peninjau itu bertujuan untuk terus menggalang dukungan negara-negara anggota PBB bagi perjuangan bangsa Palestina.
“Pengakuan sepihak AS atas Jerusalem sebagai ibukota Israel harus dikecam dan ditolak, karena bertentangan dengan komitmen dunia bagi penyelesaian damai konflik Israel-Palestina,” katanya.
Dia menyampaikan, pernyataan itu juga disampaikan pada pertemuan khusus Komite Palestina PBB membahas langkah AS tersebut, di New York, Kamis (7/12) waktu setempat. Selain Indonesia ada Namibia, Kuba, Nikaragua, Afghanistan, Malta, dan Kuba yang menjadi wakil ketua atau anggota Biro Komite Palestina PBB. Sedangkan ketuanya adalah Sinegal.
Sementara di Tanah Air, Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, jadi sasaran kemarahan massa. Ratusan masa dari Ikatan Pemuda Nahdatul Ulama (IPNU), Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta jaringan aktivis kampus dan alumni 212 terlihat memadati seberang jalan depan Kedubes AS di siang yang terik, Jumat (8/12).
Bendera merah putih dan bendera Palestina dikibarkan bersama spanduk penolakan terhadap kebijakan Trump yang kontriversial itu. Misalnya Say No to Trump, NU mengutuk Amerika Serikat dan Israel atas pengambilalihan Kota Jerusalem, dan usir Dubes Amerika dari Indonesia.
Aksi damai yang dijaga ratusan polisi itu sempat diwarnai dengan pembakaran ban yang dengan segera dipadamkan petugas kepolisian. Polisi juga terlihat menyiapkan tiga mobil water canon dan kawat berduri. Lalu lintas disekitar aksi tidak terlalu macet. Sedangkan tampak dari luar, masih ada pekerja yang sedang memperbaiki gedung kedubes AS di selatan Monumen Nasional itu.
Ketua Umum IPNU Asep Irfan Mujahid mengungkapkan, mereka sebenarnya ingin agar ada perwakilan dari Kedubes AS yang keluar dan memberikan pernyataan. Tapi, hingga sore menjelang tidak juga ada yang datang. Karena aksi itu sejak semula diniatkan untuk damai, mereka pun tidak memaksakan lebih jauh lagi.
”Kami menyatukan langkah pada hari ini untuk melakukan aksi dan protes besar-besaran. Tidak hanya hari ini disini tapi di kota lain juga,” ujar dia di sela-sela aksi.
Dia juga menuntut Presiden Joko Widodo lebih serius untuk mengecam tindakan Presiden Amerika Serikat. Misalnya dengan memulangkan Dubes AS ke negaranya bila AS tetap bersikukuh mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel. ”Kami minta pemerintah meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Amerika. Harus tegas Jokowi kalau usir, usir sekalian,” tegas dia.
Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa krisis di Jerusalem itu bisa berpengaruh pada kondisi perekonomian dunia. Dikhawatirkan harga minyak dunia bisa terkerek naik bila konflik benar-benar terjadi.
”Kalau terjadi konflik besar lagi, pasti terjadi lagi harga minyak naik, atau perdagangan menurun. Pasti ada efek tidak langsung kemudian,” ujar JK usai memberikan penghargaan Paramakarya di Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (8/12).
Pagi harinya, JK bertemu dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman AL Thani di Istana Wakil Presiden sekitar pukul 09.00. Pada pertemuan itu juga dibahas tentang rencana pertemuan Organisasi Kerjasama Islam yang digelar dalam waktu dekat. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tersebut.
”Ya tentu semua menyesalkan (pernyataan Presiden Trump, red) itu, mengutuk itu,” ungkap JK. (byu/jun/jpg)