batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam. Kehadiran pusat layanan perizinan ini dinilai mampu memutus mata rantai perizinan yang panjang.
“Baguslah, sudah satu lokasinya. Terintegrasinya mulai nyambung. Kesimpulannya saya lihat ada kemajuan,” kata Darmin usai meninjau MPP Batam, Minggu (10/12) kemarin.
Turut bersama Darmin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kepala Badan Pengusahaan Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Gustian Riau.
Menurut Darmin, hal yang perlu juga mulai dilakukan selanjutnya yakni membuat standarisasi berapa lama sebuah perizinan dapat terselesaikan, dalam hal ini pihaknya mendorong agar pelayanan dapat terstandarisasi dan cepat. Setelah standarisasi dilakukan, daerah yang melaksanakan MPP akan ketahuan tingkat keberhasilannya.
“Segala sesuatu pengurusan izin akan bisa diketahui masih nyangkut dimana. Dan ini saya lihat, mulai dikembangkan di sini (MPP Batam, red),” imbuhnya.
Beberapa waktu lalu World Bank merilis laporan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia 2018. Indonesia naik peringkat dari sebelumnya peringkat ke 91 dari 190 negara menjadi peringkat ke 72 dalam Doing Business Report 2018.
Ia menyampaikan, capaian tersebut akan lebih baik lagi dengan hadirnya MPP ini. Dan, ke depan pihaknya akan mencoba menghitung capaian EODB untuk selanjutnya. “Kita hitung tahun ini antara 70 sampai 75 ternyata 72. EODB ini bisa kita hitung, kita bisa prediksikan nanti lebih dari yang kita harapkan,”katanya.
Mendukung harapan ini, ia menilai daerah memang bergegas memperbaiki layanan. Ia mengaku, memang masih banyak daerah yang tidak berbuat kalau tidak didorong untuk lebih baik. Maka dari ia berharap inisiatif daerah untuk sama-sama memperbaiki kualitas pelayanan.
“Bila perlu nanti kita bikin awards. Hasilnya, jangan yang rangking 1 sampai 3 yang disebut. Sebutkan sampai 500, kalau di 499 pasti pusing nanti dia,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Gustian Riau mengatakan kedatangan Menteri Darmin diharapkan memacu semangat pelayanan perizinanan di Batam lebih terintegrasi.
“Sekarang sudah online semua, pada 2018 saya sampaikan ke pak Darmin semua terintegrasi,” ucapnya.
Ia memaparkan, kini di pusat pelayanan yang hanya dikerjakan 56 hari tersebut terdapat 416 perizinan. Awalnya, banyak yang tak menyangka mal ini rampung, namun karena dukungan dari semua pihak, mal tersebut kini mulai beroperasi.
“Terutama Wali Kota Batam (Muhammad Rudi, red), dia respon betul. Kata pak Darmin, ide pak Menpan ini (Asman Abnur) luar biasa,” kata Gustian.
Ia mengungkapkan pada 2018 mendatang tak hanya terintegrasi, namun juga pihaknya menyediakan layanan sms gateway. Yakni layanan informasi agar pengurus izin dapat mengetahui secara pasti waktu yang diperlukan untuk mengurus izin. Dengan demikian tak lagi perlu menunggu lama di lokasi MPP.
“Ini juga kami akan terapkan, untuk memudahkan masyarakat,” terangnya.
Ditanya rencana peresmian oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal Rabu (13/12) mendatang, Gustian belum bisa memberikan kepastian. Karena pada tanggal yang bersamaan, Presiden Joko Widodo menyampaikan akan hadir dalam sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas sikap AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
“Ini yang belum dijawab, tadi Pak Menpan RB juga belum bisa pastikan. Tapi yang jelas kami sudah siap dalam peresmiannya, sudah 100 persen,” imbuhnya.
Namun ia kembali meyakinkan mal pelayanan tersebut tetap pada rencana awal akan diresmikan langsung presiden, walau akan ada pengunduran hingga sesuai dengan jadwal Presiden Joko Widodo.
“Tanggal 13 nanti kalau ke OKI sorean, pak presiden paginya ke Batam dulu. Kalau tidak bisa (karena ke OKI), saya dengar ceritanya (waktu peresmian) tanggal 20-an ke atas,” pungkasnya. (cr13)