Iklan
Arif Fadillah. Foto: Dok Batam Pos.

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan untuk pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Provinsi Kepri membuat terobosan baru. Yakni melakukan pelelangan kegiatan lebih dini. Kebijakan tersebut dibuat untuk mendapatkan hasil yang optimal.

“Pengesahan APBD sudah dipercepat, tentu proses pelelangan kegiatan juga akan dipercepat. Makanya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri harus segera menyusun kegiatan-kegiatan strategis untuk didahulukan lelangnya,” ujar Sekda Arif menjawab pertanyaan media di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Jumat (8/12) lalu.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, terkait terobosan ini, pihaknya juga sudah meminta petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Arif, dari hasil konsultasi yang dilakukan, proses lelang bisa didahulu. Hanya saja, penandatangan kontrak yang belum bisa dilakukan sebelum penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2018.

“Sebelum pembagian DPA, kita dibenarkan untuk melakukan pelaksanaan lelang. Istilahnya adalah lelang dini. Sementara penandangaan perjanjian kontrak bisa dilakukan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan,” papar Arif.

Atas dasar itu, ia sudah meminta Biro Layanan Pengadaan, Pemprov Kepri untuk bersiap-siap. Disebutkan Arif, dasar penentuan harga lelang adalah mengacu pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah disiapkan masing-masing OPD pada pembahasan APBD 2018 lalu. Ia berharap, dengan kebijakan ini, kualitas pembangunan akan lebih baik.

“Selain itu adalah penyerapan anggaran di sampai akhir tahun bisa tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan,” jelas Mantan Sekda Karimun tersebut.

Ditambahkannya, pelaksanaan APBD TA 2017 sedikit terhambat, karena molornya pengesahan. Kondisi berbeda dengan 2018, pada akhir November lalu, APBD sudah disahkan. Untuk mencapai targt yang diharapkan, masing-masing OPD untuk segera membuat pengumuan kegiatan ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

“Setelah itu menyegerakan permintaan lelang ke Unit Layanan Pengadaan. Peran APBD sangat penting, bukan hanya pembangunan infrastruktur daerah, tetapi juga untuk membantu perputaran ekonomi masyarakat. Meskipun dalam skala kecil,” tutup Sekda Arif.

Seperti diketahui, perkiraan anggaran kebutuhan belanja daerah yang telah disusun dan dibahas bersama DPRD antara lain belanja anggaran tidak langsung Rp 1.541.500.483.956. Sedangkan belanja langsung diplot diangka Rp 2.053.271.258.664 sehingga total belanja daerah Provinsi Kepri Rp 3.594.771.742.621.(jpg)

Advertisement
loading...