Jumat, 19 April 2024

Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas

Berita Terkait

DK PBB Bahas Keanggotaan Penuh Palestina

Batam Segera Miliki Premium Outlet

Batam Segera Miliki Premium Outlet

Aunur Rafiq. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 dari pemerintah pusat yang diserahkan oleh Gubernur Kepri, Senin (11/12) di Tanjungpinang. Untuk 2018, DIPA yang diterima sebesar Rp 791 miliar, terbesar kedua setelah Kota Batam.

“Jumlah DIPA yang diterima untuk kegiatan 2018 sebesar RP 791 miliar, lebih besar dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan banyaknya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kita dapatkan dalam bentuk paket pengadaan dan kegiatan. Namun meski meningkat untuk penerimaan lain-lain, seperti kita ketahui bersama Dana Bagi Hasil Migas (DBH) cukup banyak dipangkas sampai Rp 113 miliar,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Selasa (12/12).

Untuk itu, kata Bupati, seluruh jajaran OPD yang ada di Kabupaten Karimun harus melakukan efisiensi. Salah satunya yang menjadi sasaran efisiensi adalah biaya perjalanan dinas yang harus dipotong 35 persen. Sebelumnya, biaya perjalanan dinas itu nilainya Rp 170 miliar. Tapi, di APBD murni 2018 nilai anggarannya hanya tersedia sebesar Rp 85 miliar. Selain itu, efisiensi juga dilakukan untuk mengurangi acara-acara seremonial dan pelatihan yang dianggap belum mendesak.

“Anggaran 2018 yang sudah disahkan oleh legislatif beberapa waktu lalu sudah banyak efisiensi. Kami ingin benar-benar memperbanyak anggaran yang bisa langsung menyentuh untuk masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan dan juga proyek-proyek pembangunan yang mendapatkan porsi cukup banyak. Proyek pembangunan tersebut merata untuk seluruh wilayah pulau-pulau yang ada di Kabupaten Karimun,” tegas Rafiq.

Selain itu, lanjut Rafiq, Organisasi Perangkat Desa (OPD) yang mempunyai tanggung jawab untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi yang sah berdasarkan aturan yang berlaku agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Karena pada tahun ini PAD dari semua sektor baru mencapai Rp 380 miliar. Dari penerimaan tersebut masih ada beberapa OPD yang belum bekerja optimal, sehingga belum mencapai target penerimaan yang telah masuk dalam proyeksi. (san)

Update