batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan bekerjasama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam menyelesaikan persoalan banjir. Salah satunya dengan memfungsikan lahan-lahan yang tersedia saat ini untuk pembuatan drainase.
“Saat ini Pemko sedang bekerja sama dengan BP-Batam membuat drainase,” kata Walikota Batam, Rudi, Minggu (17/12).
Menurutnya, semula titik banjir di Kota Batam berjumlah 57 titik. Kini, 29 diantaranya sudah ditangani. Selebihnya masih dilakukan penanganan hingga saat ini. Beberapa bulan terakhir pemko mengaku bekerja keras mengatasi banjir.
Rudi mengatakan selama masa tugasnya 5 tahun ini, ia sudah memprogram pembangunan Kota Batam hingga 2019 nanti. Salah satunya fokus melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang tentunya dibarengi dengan pembangunan drainase.
Pemko dan BP Batam sudah menyiapkan tempat-tempat yang menjadi sasaran mengalirnya air. Caranya adalah memfungsikan lahan-lahan yang ada pada saat ini. “Jadi saya dengan Pak Lukita sudah membicarakan untuk menarik kembali lahan-lahan yang sudah terjual dengan mengganti rugi untuk kepentingan orang banyak,” ujarnya.
Jika UWTO lahannya sudah habis, seluruh lahan yang sudah difungsikan untuk pembuatan drainase ini tidak boleh lagi digunakan. Jadi kemungkinan akan ada penarikan kembali lahan yang sudah terjual untuk kepentingan masyarakat.
“Untuk bebas banjir secara utuh mungkin belum, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin,” sambung Rudi.
Ia melanjutkan, penarikan lahan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat tidak ada tuntutan hukum. Karena pemerintah punya hak dekresi atau hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil sebuah keputusan.
Selain itu faktor yang membuat banjir adalah saluran air tersumbat. Hal itu bisa karena sedimentasi saat musim hujan dalam intensitas tinggi. Selain itu juga faktor sampah yang menumpuk di saluran pembuangan air.
“Makanya kita menghimbau masyarakat Batam untuk tidak membuang sampah sembarangan,” tuturnya. (rng)