batampos.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Yuniarni Pustoko Weni menilai ada pihak yang mendorong beberapa mahasiswa untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan, Senin (18/12) lalu. Ia berharap, aksi unjuk rasa yang berujung tidak kondusif itu bisa dicegah ke depannya.
“Pasti ada yang menyuruh. Mereka seharusnya dikirim orangtua untuk kuliah bukan disuruh ini. Adek mahasiswa ini harus kita ajak duduk yang baik. Kedepannya tidak boleh lagi terjadi yang seperti di Dinas Pendidikan,” ujar Yuniarti, Selasa (19/12) kemarin.
Kepada mahasiswa, jika menemukan sesuatu yang menyalahi prosedur, Yuniarti berharap segera melaporkannya ke Komisi IV DPRD Provinsi Kepri. Sebagai contohnya, dalam aksi unjuk rasa Senin lalu beberapa mahasiswa mendapatkan informasi melalui pesan singkat whats app bahwa penerima beasiswa ada yang terima dua kali. “Artinya, kalau dari whats app, mereka (tentu) mendapat informasinya dari orang dalam. Tidak mungkin ada dari mahasiswa. Sekarang siapa ini (yang menyebarkan),” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga mengaku mendapatkan informasi bahwa beberapa anggota DPRD yang ikut bermain dalam pemberian beasiswa tersebut. Namun, setelah Yuniarti menanyakan buktinya, para mahasiswa yang berdemo belum bisa menunjukkan bukti bahwa anggota DPRD ikut bermain dalam penerimaan beasiswa tahun 2018.
“Katanya ada titipan dari dewan. Kalau dari dewan, secara pribadi saya rasa kami belum pernah menitip. Toh, kalau pun kami menitip itu kan untuk masyarakat juga. Artinya, kalau pun ada, kita punya penilaian. Beasiswa ini terbagi-bagi. kalau tidak salah sudah sempat dimediakan tentang bagaimana kronologis pembagian beasiswa ini,” tuturnya.
Untuk ke depannya, Yuniarni bersama dengan Komisi IV DPRD Provinsi Kepri akan menyelesaikan permasalahan beasiswa ini. Dikatakan Yuniarti, sekira bulan Januari 2018 mendatang pihaknya akan memanggil seluruh ketua organisasi mahasiswa untuk duduk bersama dan menyelesaikannya.
“Nanti di bulan Januari akan kita selesaikan semua. Karena ini kita mau menyambut Natal, Tahun Baru, dan reses. Januari nanti kita akan ajak mereka jumpa ketuanya dan akan kita bicarakan,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah mengatakan bahwa dirinya akan mempelajari kembali pembagian beasiswa tersebut. Nantinya, ia akan meminta laporan secara tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepri Arifin Nasir untuk menjelaskan proses pembagian beasiswa tersebut. “Tapi dalam laporannya kemarin sudah melapor sepintas secara lisan. Bahwa mereka sudah dalam aturan main,” ujar Arif.
Namun, Arif tetap meminta laporan kelarifikasi secara tertulis tentang bagaimana proses penunjukan, pemberian hingga penyebab terjadinya aksi unjuk rasa tersebut. Sebab, semua ada aturan yang harus ditaati secara bersama. (cr1)