Iklan

batampos.co.id – Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian memusnahkan bahan pangan hasil olahan perikanan dan pertanian yang masuk secara illegal dari negara luar di jalan Trans Barelang, Jembatan II, Batam, Rabu (20/12) pagi.

Bahan pangan yang dimusnahkan itu diantaranya 22,198 kilogram hasil perikanan dan 14.060 kilogram hasil olahan pertanian.  Pemusnahan dilakukan dengan cara dilindas dengan alat berat.

Kepala pusat BKIPM Riza Priyatna mengatakan, bahan pangan yang dimusnahkan itu merupakan hasil tangkapan dari tim gabungan yang terdiri dari BKIPM, Badan Karantina Pertania dan Bea dan Cukai Tembilahan di Tembilan pada 6 Agustus lalu.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan ternyata bahan pangan dari olahan hasil perikanan dan pertanian yang diangkut menggunakan Kapal Motor (KM) Sinar Abadi 5 itu tidak dilengkapi dengan izin impor makanan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam negeri ataupun sertifikat kesehatan bahan pangan dari negara asalnya.

“Ini (barang yang dimusnakan) datang dari berbagai negara diantaranya; Vietnam, China, Norwegia dan Alaska. Pelaku mendatangkan begitu saja tanpa melalui prosedur yang ada. Izin pemasukan hasil perikanan dan pertanian tak sama sekali,” ujar Riza.

Setelah melalui serangkaian uji labfor bahan pangan tersebut diakui Riza tidak layak dikonsumsi dikonsumsi. Itu karena olahan hasil ikan dan pertanian tersebut mengandung zat tripolifosfat mencapai 6 hingga 7 ribu miligram.

“Aturan (kesehatan) tripolifosfat dalam bahan makanan hanya dua ribu miligram. Kalau sampai 6 sampai 7 ribu liligram sangat berbahaya bagi kesehatan. Tripolifosfat ini semacam zat pemutih deterjen. Ini tidak boleh dikonsumsi bahaya bagi kesehatan kita, makanya dimusnahkan,” tuturnya.

Bahan pangan yang dimusnahkan itu diselundupkan oleh seorang pria berinisial Ds. Ds ini warga Jakarta Selatan yang berprofesi sebagai pengusaha dan juga pemilik KM Sinar Abadi 5. Dia masih diamankan sebagai tersangka untuk diproses lebih lanjut.

Alat berat melindas barang bukti ikan ilegal oleh Badan Karantika Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan (BKIPM) di lapangan jembatan III Barelang, Rabu (20/12). F. Dalil Harahap/Batam Pos

“Setelah kami periksa ternyata DS ini pemain lama. Dia sudah delapan kali melakukan kegiatan illegal serupa. Tujuh kali lolos, kali kedepan ini ketangkap. Kapalnya juga masih kami amankan untuk ditindak lanjut. Kapalnya kami titip di PSDKP Batam,” ujar Riza.

Ds dalam kasus tersebut diancam pasal 31 junto pasal 5, 6 dan 9 Undang-undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan tambahan junto pasal 55 ayat I ke I KUHP. “Untuk proses pemusnaan barang bukti ini juga sudah sesuai aturan dan UU yang berlaku dan sudah direstui oleh Pengadilan Negeri Batam,” tutur Riza.

Meskipun barang bukti sudah dimusnahkan dan DS sudah diamankan, namun demikian penyelidikan tim PPNS dari BKIPM atas kasus tersebut belum rampung. Itu karena tim penyidik masih terus mendalami tersangka lain yang juga terlibat dengan kasus penyelundupan tersebut.

“Sementara memang DS sebagai tersangka tunggal. ABK kapalnya hanya sebagai saksi. Tapi kami masih dalami tersangka lain sebab untuk kegiatan illegal ini tak mungkin hanya DS sendiri. Pasti orang lain yang terlibat,” tutur Riza.

Disinggung apakah bahan pangan yang diselundupkan oleh DS itu sudah beredar di dalam negeri atau belum, Riza tak bisa pastikan sebab DS sendiri belum bersuara. “Itu yang masih kami dalami. Memang sudah tujuh kali lolos dia, tapi kemana barang itu belum tahu kami,” ujarnya.

Pengungkapan dan pemusnaan bahan pangan illegal itu disambut baik oleh Pemerintah Kota Batam. Asisten Ekonomi dan Pembangunan kota Batam Gintoyono Batong menuturkan, Batam wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tentu sangat rawan dengan aksi peyelundupan. Untuk itu perlu peran aktif semua pihak untuk melawan kegiatan illegal itu untuk menjaga kedualatan wilayah dan negara.

“Apalagi Kepri ini 94 persen adalah lautan, memang kegiatan seperti ini sangat rawan. Kami atas nama Pemko Batam apresiasi atas tangkapan ini. Ini harus terus dipertahankan agar kedaulatan negara kita tidak dianggap sebelah mata oleh pelaku penyelundupan seperti ini,” ujar Gintoyono.

Kepada pemerintah pusat, Gintoyono berharap agar kedepannya jika ada tangkapan bahan pangan ataupun barang yang bisa dipergunakan oleh masyarakat, sebaikan diperdayakan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. “Misalkan makanan yang layak dikonsumsi kalau bisa yang dihibahkan pemda untuk disalurkan secara gratis ke masyarakat kurang mampu. Beda kalau barang yang dilarang seperti narkoba dan lainnya ya memang harus dimusnahkan,” ujar Gintoyono.

Harapan Gintoyono ini diamini masyarakat yang hadir saat pemusnaan tersebut. Mereka berharap agar tangkapan bahan pangan serupa dan masih bisa dikonsumsi sebaiknya dibagikan ke masyarakat kurang mampu. “Kita sendiri kekurangan gizi, ini (bahan pangan) yang banyak kandungan gizi malah dimusnahkan. Kalau bisa dikasih ke kami saja pak,” tutur Selina, seorang warga.

Pemusnaan bahan pangan tersebut disaksikan oleh lintas instansi terkait seperti Direktorat Bea dan Cukai dari Kementrian Keuangan RI, jajaran pemerintah Daerah dari Pemprov Kepri, Pemko Batam, Badan Pengusahaan Batam, Pengadilan Negeri, PSDKP, Polri dan TNI. (eja)

Advertisement
loading...