Sabtu, 2 Mei 2026

Kapolri: Paksa Pakai Atribut Natal Itu Pidana

Berita Terkait

Anggota Gegana menjalankan alat penjinak bom. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Polri menggelar apel pasukan Operasi Lilin 2017 di Monumen Nasional kemarin (21/12). Tidak hanya terkait pengamanan lalu lintas dan terorisme, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau agar setiap pengusaha untuk tidak memaksa karyawannya memakai atribut Natal.

Mantan Kapolda Papua tersebut mengingatkan asosiasi pengusaha mal tidak memaksa karyawan menggunakan atribut Natal. Apalagi bila dengan mengancam karyawan akan dipecat.

”Hal itu juga bisa pidana,” jelasnya.

Namun, tentunya diperbolehkan kalau memang secara sukarela menggunakan atribut Natal.

”Ini kan negara demokrasi,” jelas jenderal berbintang empat tersebut di Monas, kemarin.

Organisasi masyarakat juga tidak diperbolehkan untuk melakukan sweeping. Aksi sweeping itu mengarah pada main hakim sendiri.

”Yang bisa menegakkan hukum itu hanya penegak hukum,” jelasnya.

Aksi sweeping itu juga bisa merupakan pidana. Karena itu, Polri akan berupaya untuk mencegah bila ada rencana sweeping.

”Kalau perlu dilakukan secara door to door mencegahnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, upaya dialog dilakukan untuk bisa mencari solusi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

”Saya harap untuk ormas yang sering dianggap melakukan sweeping untuk menahan diri,” papar mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) tersebut.

Selain itu, untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru berbagai persiapan telah dilakukan. Utamanya, agar lalu lintas yang diprediksi padat bisa lebih lancar.

”Pencegahan aksi teror juga telah dilakukan dengan menangkap terduga teroris sebanyak 20 orang,” urainya.

Terpisah, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengirimkan radiogram ke seluruh pemerintah daerah (Pemda). Dalam radiogram itu, Tjahjo menginstruksikan pemda menyiapkan infrastrukturnya, khususnya berkaitan dengan bantuan pengamanan dan pelayanan sosial.

“Semua daerah harus mendirikan posko dan memberikan pelayanan,” ujarnya di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (21/12).

Terkait pengamanan, dia juga meminta pemda bisa memberikan atensi. Khususnya terkait pendeteksian dini terhadap dinamika yang ada di tingkat akar rumput. Jika terjadi gelagat yang mencurigakan, bisa langsung melaporkan ke pihak keamanan.

Satpol PP sebagai elemen pemda juga harus siap sedia membantu pengamanan.

“Jadi mulai jumat besok, sampai 3 Januari, posko harus sedia di tingkat satu (provinsi), tingkat dua (kabupaten/kota),” pungkasnya. (idr/far/jpgroup)

Update