batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan terus mengupayakan pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) di Batu Duyung Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur pada tahun 2018.
Bupati Bintan Apri Sujadi kemarin mengatakan, dirinya ingin mengubah pola pikir masyarakat nelayan di Kabupaten Bintan. Menurutnya, pola pikir masyarakat nelayan sekarang umumnya menangkap ikan di laut dan menjualnya.
“Selama ini nelayan menangkap dan dijual dengan harga yang rendah, karena hasil tangkapan dijual langsung ke tauke terlebih sebelumnya nelayan memiliki utang ke tauke. Bagaimana ke depan agar hasil tangkap nelayan diolah dahulu lalu dijual supaya hasil tangkapan nelayan dihargai tinggi. Sehingga bisa menyejahterakan nasib nelayan,”
katanya.
Untuk mewujudkan itu, kata Apri, pemerintah akan membangun tempat pelelangan ikan yang lokasinya tidak jauh dari Desa Dendun, atau tepatnya di Batu Duyung, Kelurahan Sei Enam, Kecamatan Bintan Timur.
“Kami tengah mengupayakan ke kementerian perikanan melalui pak gubernur agar terbangun tempat pelangan ikan. Agar nanti, nelayan Bintan yang awalnya tradisional menjadi nelayan yang modern yang memanfaatkan teknologi. Terlebih potensi kelautan dan perikanan kita sangat besar, lantaran luasanya lautan 97 persen, sementara 3
persen saja luas daratan,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan Faschrimsyah mengatakan, rencana pembangunan tempat pelelangan ikan telah diusulkan ke pemerintah pusat sejak tahun 2013. Anggarannya sekitar Rp 50 miliar.
“Karena anggarannya besar, kami usulkan ke APBN melalui pemerintah provinsi,” katanya.
Pihaknya, lanjut Fachrimsyah, sedang menyiapkan lahan minimal 4 hekatre untuk pembangunan tempat pelelangan ikan. “Soal lahan lagi tahap negosiasi, mudah mudahan kalau tidak ada halangan dan doa dari masyarakat Bintan ini bisa terwujud tahun 2018 atau paling lambat tahun 2019,” katanya.
Untuk anggaran pembebasan lahan, ia mengatakan, nanti melihat hasil dari tim appresial. “Angka pasnya belum pas, menunggu tim appresial,” katanya.
Ia berharap, pihak provinsi akan kembali menyurati kementerian kelautan dan perikanan agar pembangunan ini bisa terealisasi segera. “Paling lambat tahun 2019 sudah harus terwujud, karena prospek untuk perikanan dan kelautan kita tinggi. Selain koordinasi ke
provinsi, kita juga akan berkoordinasi terus ke pusat,” tukasnya. (cr21)