batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan bahwa Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) yang baru nantinya harus profesional dan sesuai dengan kemampuan. Tentunya dirinya sangat berharap kepada Dirut BUP untuk bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Untuk itu, Nurdin akan melakukan pemanggilan terhadap calon Dirut BUP yang baru untuk menseleksi secara langsung.
“Saya tidak mau nanti ada pesan kiri atau pesan kanan. Saya ingin profesional dan sesuai dengan kemampuan. Saya akan memanggil mereka dan pelajari rekam jejaknya,” tegas Nurdin.
Menurut Nurdin, dirinya belum mengetahui siapa saja yang mencalonkan diri sebagai Dirut BUP. Untuk itu, ia akan melakukan seleksi secara langsung sesuai dengan pengalamannya dalam mengelola BUP. Jika ia merasa seseorang itu sudah mampu, Nurdin mempersilahkan untuk segera mengelola BUP.
“Jadi saya tidak mau ada resiko, yang penting masyarakat Kepri tahu kalau potensi maritim di wilayah Kepri sangat menjanjikan dalam mendongkrak PAD,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perhubungan telah melakukan rapat ke Pemerintah Pusat. Tunjuannya untuk meminta Pemerintah Pusat memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola biaya labuh jangkar.
“Kita tidak minta banyak. Minta labuh jangkar saja. Yang lain seperti navigasi, jasa kemanan silahkan pusat ambil. Karena laut itu ada juga rakyat kita yang menjaring dan aktivitas lain. Jadi, kami mau memberi royalti untuk mereka,” imbuhnya. (cr1)