batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus berupaya membenah sistem pelayanan bongkar muat orang dan barang di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Pada 2019 mendatang, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menargetkan KM Sabuk Nusantara sudah bisa merapat di Pelabuhan Pelantar II Tanjungpinang.
“Ada beberapa fokus kerja kami di tahun 2018 ini. Salah satunya adalah menggesa pembangunan connecting Pelabuhan Pelantar I dan II Tanjungpinang,” ujar Kepala Bidang Pelabuhan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Aziz Kasim Djou, Jumat (5/1) di Tanjungpinang.
Dijelaskan Aziz, secara keseluruhan selain pembangunan penghubung dermaga ada beberapa pekerjaan pendukung lainnya. Tetapi, rencana tersebut akan dilanjutkan pada 2019. Menurut Aziz, Detail Engineering Design (DED) secara utuh Dermaga Pelantar I dan II sudah dirampungkan.
“Keinginan Pak Gubernur, tahun ini kita selesaikan pembangunan dermaganya. Karena untuk tahap awal ini, kapal Pelni bisa bersandar di dermaga itu nanti, awal tahun depan,” papar Aziz.
Ketua Perkumpulan Kekeluargaan Indonesia Timur (Perkit) Kota Tanjungpinang tersebut menjelaskan, selama ini aktivitas bongkar muat orang dan barang melalui KM. Sabuk Nusantara maupun Kapal Perintis berlangsung di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang.
“Kita ingin memberikan pelayanan yang prima. Sehingga nanti, baik KM Sabuk Nusantara maupun Kapal Perintis tidak lagi beraktivitas di SBP,” paparnya lagi.
Dikatakannya juga, pembangunan pelabuhan penghunung Pelantar I dan II adalah rencana strategis dibidang perhubungan yang sudah direncanakan dengan matang adalah di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Perluasan pelabuhan Pelantar I,II dengan panjang 400 meter lebih. Adapun lebar bangunannya 14 meter. Perluasan pembangunan ini merupakan sinkronisasi dengan program jalan lingkar.
“Pembangunan perluasan pelabuhan ini, tahap pertama dengan pemancangan tiang beton sepanjang 44 meter dengan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar, dengan masa kerja selama 60 hari dan akan berakhir pada akhir tahun 2017. Sisanya tahun ini,” jelas Aziz.
Ditambahkannya, perluasan pelabuhan ini dilaksanakan oleh PT Widya Putra Perdana, sementara untuk pengawas pekerjaan ini dilakukan CV Acksono Reka Cipta Konsultan dengan lama pekerjaan 60 hari. Dipaparkannya, ini merupakan komitmen Pemprov Kepri dalam menata keberadaan pelabuhan bongkar muat di Tanjungpinang. “Keberadaan pelabuahan yang ada sudah tidak representatif dan jauh dari cukup untuk kapal bersandar. Peningkatan ini adalah salah satu solusinya,” tutup Aziz. (jpg)