batampos.co.id – Meski belum diresmikan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam sudah resmi beroperasi sejak beberapa waktu lalu. Mal ini digadang mampu memberikan layanan perizinan yang semakin mudah, baik untuk masyarakat maupun investor.

“MPP merupakan cerminan, pintu gerbang bagi masyarakat yang ada di Kota Batam. Bukan hanya membawa nama Pemerintah Kota Batam tapi juga seluruh institusi di Batam bahkan Kepulauan Riau,” kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam Firmansyah usai apel di MPP Batam, Jumat (5/1).

Firmansyah mengatakan MPP Batam ini merupakan proyek percontohan nasional. Dan menjadi satu-satunya yang terlengkap dan mengintegrasikan seluruh perizinan dari pusat ke daerah.

Pemerintah Kota Batam yakin dengan komitmen para petugas dalam memberikan pelayanan. Karena petugas di MPP merupakan pegawai pilihan dari instansi masing-masing. Sehingga bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diharapkan.

“Pemerintah daerah bangga, meski belum diresmikan, pelayanan sudah berjalan. Dan kita tetap punya semangat, integritas, dalam mengelola MPP. Mudah-mudahan ke depan, ini bisa berjalan baik dan bisa diresmikan sesuai rencana,” kata dia.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau menyebutkan, bulan ini ada tiga instansi dan badan usaha yang bakal bergabung di MPP Batam. Di antaranya Telkom, PT Pos Indonesia, dan Telkomsel.

“Mereka tinggal bawa perlengkapannya, tempat udah kami siapkan,” ucap dia, kemarin.

Soal peresmian MPP Batam, Gustian mengatakan pihaknya akan tetap menunggu jadwal Presiden Joko Widodo. ” Tetap tunggu beliau, sekarang kami tidak ada kendala lagi tinggal diresmikan,” imbuhnya.

Semangat mempermudah izin investasi juga digelorakan Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam. Menurut Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Kebijakan itu bertujuan meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola.

“Untuk mendukung program pemerintah tersebut BP Batam telah melaksanakan layanan perizinan secara online dan secara bertahap menuju sistem perizinan terintegrasi secara elektronik,” kata Bambang, belum lama ini.

Seorang warga sedang melakukan pengurusan perizinan di dinas Penanaman Modal Kota Batam di Mall Pelayanan Pubik, Jumat (5/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Sementara Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan saat ini banyak rencana investasi yang sulit terealisasi karena masih terkendala persoalan-persoalan perizinan dan administrasi.

”Izin dikasih BKPM, tapi dalam pelakasnaanya selalu tidak jalan,” ujar Sofjan, Jumat (5/1).

Dia menyebut, saat ada sekitar 50 miliar dolar AS dana asing yang akan diinvestasikan di dalam negeri. Dari 50 miliar dolar AS itu paling banyak di sektor energi dan manufaktur.
Namun sampai saat ini rencana tersebut belum terwujud karena masih terkendala perizinan.

Sofjan menuturkan, saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk mengatasi persoalan-persolan tersebut. Khususnya menggerakan satuan tugas percepatan ekonomi yang ada di Kementerian Koordiantor bidang Perekonomian.

”Begitu banyaknya investasi yang masuk minta izin. Tapi ada saja masalah di segala bidang. Termasuk masalah di daerah-daerah yang menghambat pelaksanaanya itu,” kata Sofjan yang tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Apindo itu.

Sofjan menuturkan bahwa realisasi investasi itu akan punya dampak signifikan terhadap perbaikan ekonomi. Karena dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. ”Yang gerakan ekonomi itu investasi,” tegas dia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong tidak membantah bahwa sistem perizinan investasi di dalam negeri masih belum baik. Menurut dia, yang harus dilakukan adalah mengubah mindset dari penguasa menjadi pelayan. Khususnya, di sektor birokrasi. ’’Tadi presiden pakai istilah, feodal sekali kita duduk dengan gagah dan megah, menganggap kita penting dan menunggu investor seakan mereka butuh kita,’’ ucap Lembong usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, kemarin.

Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Indonesia yang butuh investor.
Seringkali, perizinan menjadi terlalu panjang di level pemeirntah daerah. Karena itulah, kebijakan single submission harus segera diterapkan untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Pihaknya diberi tenggat waktu paling lambat Maret sudah harus berjalan. Saat ini, sistemnya sedang disiapkan.

’’Beberapa hari lalu pak Darmin (Nasution, Menko Perekonomian) juga bisik-bisik ke saya, gedungnya di mana ya,’’ tambahnya seraya tertawa.

Menurut dia, ada dua sektor yang investasinya paling berpeluang tumbuh pesat tahun ini. Yakni, pariwisata dan e-commerce. Pariwisata menjadi unggulan karena mayoritas berada di sektor jasa. ’’Hasilnya cepat, dampak lapangan kerjanya cepat, dan pengahasilannya cepat. Devisanya jalan,’’ terangnya usai ratas.

Untuk e-commerce, BKPM sudah membuat hitungan. Selama 2017, total investasi e-commerce lebih dari 5 miliar dolar AS. Itu setara separo dari total investasi migas di tahun yang sama. ’’Nilainya besar sekali, perkiraan saya 50-80 persen year on year (yoy) pertumbuhannya,’’ lanjutnya. Sehingga, e-commerce perlu terus didukung.

Khusus e-commerce peluang modal masuk dari Tiongkok cukup besar. setidaknya ada dua pemain utama asal Tiongkok yang hendak masuk, yakni Alibaba dan Tencent. Khusus Tencent, dikabarkan hendak menanamkan modalnya sebesar Rp 16 triliun di salah satu unicorn Indonesia, Go-Jek.

Selebihnya, investor lain yang juga tidak kalah besar berasal dari ventura-ventura yang ada di Silicon Valley, Amerika Serikat. ’’Kami sedang upayakan agar lebih banyak yang masuk dari Eropa dan Jepang,’’ tutur mantan Menteri Perdagangan itu.

Bahkan, Jepang disebut sebagai Sleeping Giant. Softbank Jepang sudah menjadi investor utama di Grab. Softbank diketahui baru saja menggalang dana investasi terbesar sepanjang sejarah, yakni 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.300 triliun.

Untuk saat ini, pemerintah akan berupaya mempertahankan momentum yang ada. Presiden sudah meberi penekanan pada kualitas investasi, bukan kuantitas. ’’Masyarakat ini tidak peduli investasi. Yang mereka pedulikan itu lapangan kerja yang cepat, memberikan penghasilan yang lebih tinggi, bisa bikin pekerjaan kita naik kelas,’’ ujar Lembong. Kualitas itu yang akan menjadi fokus tahun ini.
(byu/jun/jpg)

Respon Anda?

komentar