Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat rapat di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (5/1). F. Humas Pemprov untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan jika regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah mendukung program pengembangan Kepri, maka Kepri semakin hebat. Sayang sekali jika Kepri tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kehebatan bangsa ini.

“Hilangkanlah fanatisme ego sektoral. Kalau semua mempertahankan ego, apa yang dicita-citakan tidak akan pernah terwujud,” kata Nurdin usai menghadiri Rakor Pendalaman dan Pembukaan Alur Pelayaran Baru di Selat Malaka, Pengembangan Pulau Karimun dan Pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Wisata dan Industri Baru di Ruang Rapat Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (5/1).

Nurdin menegaskan, Kepri selalu berkomitmen mempercepat proses perizinan untuk kegiatan investasi dan perekonomian. Daerah ini selalu siap mempercepat proses masuknya investor. Karena, kata Nurdin, Presiden Jokowi selalu menyampaikan kalau mereka tidak jadi berinvestasi di Kepri bukan berarti investasinya batal, tapi mereka pindah ke negara lain. Kadang, ketika negeri ini membicarakan dan merencanakan untuk berbuat sesuatu, negara-negara tetangga bergerak cepat menyiapkan dan membangun kesiapan menampung investasi.

“Kepri ini beranda NKRI yang berhadapan dengan banyak negara tetangga. Keamanan, pertahanan, dan budaya harus diperkuat. Yang terpenting ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin.

Menurutnya, kalau ekonomi masyarakat kuat, negeri ini akan ikut kuat. Karena itu, Nurdin mengatakan pihaknya terus membangun pulau-pulau terdepan dengan phrosferity dan security.

Gubernur ke Jakarta dalam upaya percepatan masuknya investasi ke Kepri. Selain di Kemenko Kemaritiman, Gubernur juga mengadakan pertemuan dengan Kementerian Kehutanan. Kadang untuk mempercepat gerak, Nurdin memilih makan di pinggir jalan seadanya dan secepatnya.

“Kita harus mempercepat masuknya investasi ke Kepri. Presiden sampai mengeluarkan Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia. Semua Menteri harus mendukung,” kata Nurdin.

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, pada rencana aksinya, banyak kegiatan tentang pengembangan kemaritiman di Kepri.
Karena itu, kata Nurdin, dengan Perpres ini semua kementerian harus mempermudah izin-izin untuk mendukung percepatan pembangunan di Kepri khususnya di bidang kemaritiman.

“Ini semua untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia. Kepri berada paling terdepan untuk itu,” kata Nurdin.

Nurdin menyebutkan, salah satu upaya untuk itu adalah percepatan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Untuk mendukung Perpres itu, semua lintas kementerian diharapkan mendukung percepatan itu.

Saat ini, kata Nurdin, Kepri sangat terlambat dibandingkan negara tetangga dalam pemanfaatan potensi kemaritimannya. Kalau tidak digesa, Kepri dan negeri ini akan kehilangan kesempatan.

“Bicara potensi Kepri semua tahu, tapi sampai sekarang realisasi belum ada karena masih mempertahankan ego sektoral,” kata Gubernur.

Di Kepri, seluruh pemangku kepentingan kini bahu membahu dan bersama-sama membuat daerah ini semakin maju. Malah pada kesempatan pertemuan dengan Kemenko Kemaritiman itu, Kepala BP Batam minta agar pembangunan Jembatan Batam Bintan dipercepat. Soal Jembatan Batam Bintan, Gubernur Nurdin memang selalu menggesa pusat mempercepatnya sesuai dengan semangan pembangunan infrastruktur saat ini.
Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menyampaikan, posisi Batam khususnya dan Kepri unumnya sangat strategis. Daerah ini ingin menjadi ujung tombak dalam menghadapi persaingan dengan negara tetangga. Lukita berharap dukungan dari Jakarta harus maksimal.

“Kita ingin menjadi daerah yang efisien dan kita perlu dukungan. Potensi besar itu kini ada di Rempang Galang. Mari bersama-sama kita mengerjakannya,” kata Lukita.

Kepri yang terdepan di perbatasan yang dinamis itu, kata Lukita ikut bersaing di kawasan tersebut. Makanya harus didukung dengan regulasi yang mendukung pengembangannya.
“Kita minta Jembatan Batam Bintan, biar bisa saling mengisi baik di Batam dan Bintan. Pak Gubernur selalu menyampaikan sekarang sedang dibangun highway dengan nilai yang besar, Kepri pun ingin infrastruktur Jembatan Batam Bintan. Jembatan ini membuat Kepri semakin kompetitif,” kata Lukita.

Dalam Lampiran Perpres 16 Tahun 2017, terdapat sejumlah rencana aksi untuk wilayah-wilayah di Indonesia. Untuk Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019 Program Prioritas B Industri Maritim dan Konektivitas Laut, di antaranya adalah mencairkan kepadatan jumlah kapal yang melintas di kawasan Selat Philips dan Selat Melaka. Kemudian menciptakan multiplayer effect bagi ekonomi di kawasan Pantai Timur Sumatera.

Rapat itu dipimpin Deputi II Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agus Kuswandono. Tampak hadir perwakilan Kementerian Lembaga, TNI AL, Pemko Batam dan BP Batam serta BUMN seperti Pelindo I. (bni)

Respon Anda?

komentar