Aunur Rafiq. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Pemkab Karimun pada bulan ini akan kembali membuka open biding atau lelang jabatan eselon dua untuk empat organisasi pemerintah daerah (OPD). Yakni, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa.

Iklan

”Kami akan kembali melakukan open biding untuk empat OPD. Dilakukannya open biding merupakan salah satu ketenyuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Artinya, pejabat yang sudah mempunyai cukup pangkat dan golongan yang akan duduk pada suatu jabatan eselon dua, maka syarat yang harus diikuti adalah open biding,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada Batam Pos, Sabtu (6/1).

Sebelum pelaksanaan open biding, kata Bupati, sudah tentu terlebih dulu harus mengirimkan surat Komisi ASN di Jakarta. Setelah itu baru akan diumumkan di jajaran Pemkab Karimun. Kegiatan ini terbuka untuk ASN yang sudah mempunyai kecukupan pangkat dan golongan. Tim penguji, selain berasal dari Pemkab Karimun juga akan dibantu tim dari akademisi dan piskolog.

”Dilibatkannya akademisi sebagai tim penguji peserta open biding tidak lain untuk menguji dan mengetahui kemampuan dan keahlian intelektual peserta. Penguji dari psikolog juga diperlukan untuk melihat kemampuan seorang calon pemimpin pada suatu OPD dan bagaimana sikap serta tindakan dalam menyelesaikan sutau persoalan di dalam OPD yang dipimpin,” paparnya.

Sesuai berita di koran ini, empat OPS yang dibuka Pemkab Karimun untuk open biding disebabkan beberapa hal. Seperti, Dinas Sosial sebelum dipimpin oleh Panji Sasmita dan Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga dijabat oleh Yusrial Mahyudin. Keduanya adalah pejabat aktif, namun belum sampai setahun menjabat sudah mengundurkan diri dan pindah ke Provinsi Kepri.

Kemudian, untuk Badan Kesatuan Bangsa seperti diketahui saat ini dijabat oleh Indra Gunawa. Yang bersangkutan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana dministrasi umum (Adum) di Dinas Sosial beberapa tahun lalu. Kecuali pejabat di Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. Kekosongan di OPD yang satu ini bukan disebabkan pejabatnya pindah. Melainkan, pada tahun lal;u meninggal dunia karena sakit. (san)