batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memutuskan untuk menunda kenaikan pajak, seiring hasil revisi Peraturan daerah (Perda) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal ini dilakukan karena ekonomi Batam yang sempat lesu kini belum sepenuhnya pulih.

“Saya belum berani menerapkan revisi perda itu, misalnya untuk pajak listrik,” ucap Rudi saat silaturahmi dengan masyarakat Sungai Harapan Sekupang, kemarin.

Ia menyampaikan, sejatinya revisi perda tersebut telah dilakukan di lembaga legislatif, DPRD Batam dan tinggal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

“Perda dibahas DPRD, kami jalankan,” imbuhnya.

Sesuai revisi Perda Pajak, dapat dipaparkan seperti sektor pajak hiburan di antaranya pajak diskotik, klub malam, panti pijat, spa dan sejenisnya mengalami kenaikan dari 15 persen menjadi 35 persen. Sementara permainan ketangkasan atau gelanggang permainan yang semula tunggal 15 persen, kini dibagi dua, husus ketangkasan dewasa naik menjadi 50 persen sedangkan untuk anak-anak tetap 15 persen. Didalamnya juga diatur pajak pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor yang semula 10 persen naik menjadi 20 persen.

Pajak reklame juga naik. Kenaikan dibagi dalam dua kategori, jika reklame non rokok dan non alkohol naik dari 15 persen jadi 20 persen. Sementara, reklame rokok dan alkohol dari 15 persen jadi 25 persen. Sedangkan pajak parkir dari 20 persen menjadi 25 persen.

Namun demikian, di depan warga Rudi menyampaikan rencana pajak tertentu dapat diterapkan pada masyarakat mampu, seperti menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada lokasi-lokasi strategis, terutama pada lokasi yang merasakan manfaat langsung pelebaran jalan.

“Untuk masyarakat tak kami naikkan, tapi buat mereka yang hari ini jalannya sudah diperbaiki, boleh tak ya?” tanya Rudi. Terlihat warga sebagian memilih diam dan lainya berujar boleh.

ilustrasi

Dalam hal ini, ia pribadi sebagai pimpinan daerah tak segan-segan memberi contoh. Dan ia berharap, masyarakat mampu juga tak keberatan.

“Walau saya tak depan jalan, saya akan sampaikan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah supaya dinaikkan, saya ingin diri saya sebagai contoh,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Raja Azmansyah mengatakan pihaknya akan memverivikasi data pajak bumi dan bangunan (PBB) di Batam. Kenaikan NJOP di Batam tengah disusun.

“Kami sedang verifikasi data. Kenaikan paralel dengan kondisi di lapangan saat ini. Jadi NJOP 2018 sedang disusun,” ujar Raja, kemarin.

Pihaknya akan verivikasi data tanah ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk penentuan zona tanah. Lokasi juga akan menentukan harga NJOP nantinya.

“Setelah selesai disusun, baru kami expose ke pak Wali,” imbuh Raja.

Penyesuaian NJOP akan diutamakan untuk daerah yang pertumbuhannya cepat, seperti daerah Lubukbaja, Batamcenter, Bengkong. Penyesuaian tarif itu nantinya juga akan diajukan ke DPRD, tentunya setelah mendapat persetujuan Walikota.

“Di daerah Kota Batam yang sudah dibangun, pastinya memiliki nilai jual yang tinggi, makanya kami sesuaikan. Sekarang, tarif paling tinggi Rp 5 juta,” jelas Raja.

Menurut dia, penyesuaian tarif tak hanya melihat karena banyaknya perbaikan infrastruktur, namun juga demi tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam 2017 yakni Rp 1,3 triliun.

“Kami akan genjot pendapatan dari seluruh sektor,” pungkas Raja. (cr13)

Respon Anda?

komentar