Iklan

batampos.co.id – Pemerintah pusat terus mengebut proyek pembangunan waduk di sejumlah daerah, termasuk Waduk Seigong di Batam. Waduk tersebut menjadi satu dari 10 waduk yang diprioritaskan pembangunannya tahun ini oleh Presiden Joko Widodo.

Iklan

“Targetnya, tahun ini semua proyek waduk itu rampung,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin (8/1) di Jakarta.

Selain Waduk Seigong di Batam, sembilan waduk lainnya tersebar di sejumlah provinsi. Seperti Banten, Jabar, Jateng, Kaltim, Sulsel, NTB, hingga NTT. Total kapasitas dari 10 waduk ini diklaim mencapai 301 juta meter kubik.

Sementara khusus untuk Waduk Seigong memiliki luas area genangan 355,99 hektare dengan volume tampungan air sebanyak 11,8 juta meter kubik dan kapasitas produksi 400 liter per detik. Proyek yang menelan anggaran Rp 238 miliar ditargetkan rampung tahun ini.

Secara keseluruhan, hingga 2019 mendatang target penyelesaian waduk mencapai 65 unit. “Sebanyak 49 berupa bendungan baru, sisanya 16 merupakan bendungan lanjutan,’’ terang Basuki.

Hari ini, Selasa (9/1), Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bendungan Raknamo diharapkan menyediakan air baku di Kabupaten Kupang dengan debit 100 liter per detik. Lalu irigasi 1.250 hektare lahan pertanian di Kecamatan Naibonat, Desa Raknamo dan Desa Manusak, pengendalian banjir daerah hilir Kota Kupang, pengembangan pariwisata, serta pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan daya 0,22 MW.

Basuki mengatakan, sebagai destinasi wisata baru, kelak Bendungan Raknamo harus bisa dijangkau sebagai tempat rekreasi bagi warga di Kabupaten Kupang dan sekitarnya. Selain Bendungan Raknamo, terdapat enam bendungan baru lainnya di Provinsi NTT yang sedang dikerjakan dan masih tahap persiapan. Dari keenam bendungan tersebut, dua di antaranya sudah dalam tahap konstruksi.

Yakni Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu dan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka. Sedangkan empat lainnya sedang dalam tahap perencanaan dan persiapan teknis.

Pekerja menggesa pembangunan Bendungan Seigong, Barelang, Senin (14/8). Bendungan Seigong ini sudah mencapai 50 persen pengerjaanya. Dan nantinya airnya akan menyuplai untuk air di batam. Jadi warga Batam tidak perlu khawatir krisi air. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Siapkan Ganti Rugi

Sementara Badan Pengusahaan (BP) Batam akan membentuk tim terpadu dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk mengurus ganti rugi atas lahan masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan Waduk Seigong di Kecamatan Galang, Batam.

“Besok Deputi 4 akan bertemu Gubernur untuk membahasnya. Jadi kami masih menunggu hasilnya,” kta Kepala Kantor Air dan Pengelolaan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan, Senin (8/1).

Binsar mengatakan anggarannya sudah disiapkan dan tidak ada kendala. Hanya saja penyerahannya harus ada surat keterangan yang ditandatangani Gubernur Kepri untuk mempercepat realisasinya.

Makanya realisasi penyelesaian persoalan Seigong belum bisa dirampungkan dalam waktu dekat ini. Untuk proses pembangunannya, Seigong sudah rampung sekitar 65 persen.

Waduk Seigong sendiri dibangun untuk mendukung ketersediaan air bersih di Batam. Sebab sumber air di Batam selama ini hanya mengandalkan air tadah hujan yang disimpan di waduk-waduk.

Ketersediaan air diperlukan mengingat pada tahun 2020 nanti Batam dikhawatirkan akan mengalami krisis air. Makanya BP Batam melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi krisis tersebut.

Deputi IV BP Batam, Eko Budi Seopriyanto mengatakan pihaknya memang baru akan bertemu dengan Gubernur Kepri, ada sejumlah agenda yang akan dibahas. Selain Waduk Seigong juga akan dibahas bersama terkait nilai perolehan air (NPA) yang sampai saat ini belum selesai.

“Waduk Seigong juga termasuk dalam Perpres 56 terkait dengan penyelsaian masalah proyek stategis nasional. Dan didalam Perpres itu Gubernur membentuk Tim Terpadu yang diketuia Sekda dan anggotanya dari sejumlah pihak,” jelasnya.

Eko menjelaskan bahwa pembangunan Waduk Seigong memang menjadi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat dan BP Batam. Pasalnya air merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat dan juga industri. Karena itu pengembangan waduk perlu dilakuakan.

“Kami berharap terkait masalah ganti rugi bisa selesai secepatnya lewat tim terpadu,” pungkasnya. (leo/byu/and/oki/jpg)