Seorang turis asal Tiongkok saat swafoto dengan landmark Welcome To Batam, Sabtu (2/9).Landmark Welcome To Batam menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokar maupun dari Mamcanegara. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Dalam hal rencana mengembangkan sektor pariwisata di Batam, harusnya pemerintah daerah atau Pemko Batam yang jadi leading sector atau yang membuat program konsep pengembangan pariwisata. Namun saat ini terbalik, justru Pemko Batam yang mengekor atau mendompleng BP Batam.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari kepada Batam Pos melalui sambungan telepon, Selasa (9/1) siang.

“Saat ini BP Batam yang getol akan mengembangkan pariwisata di Batam, karena memang mereka yang memiliki kompetensi untuk itu. Artinya Pemko Batam ke mana, peran dari pemerintah daerah ini mana, itu yang kami sayangkan. Jangan sampai BP Batam yang membuat program konsepnya, tapi Pemko Batam yang ikut dilibatkan. Itu kan terbalik,” ujar Riki Indrakari.

Seharusnya, lanjut Riki, Pemko Batam lah yang melakukan di depan atau jadi leading sector atau konseptornya dalam hal pengembangan pariwisata di Batam atau jadi yang terdepan dengan melibatkan BP Batam, bukan sebaliknya.

“Sekarang ini kami dari Komisi IV DPRD Batam, istilahnya kembali kepada daulat tuanku. Siapa itu? Ya BP Batam lah, karena mereka yang akan mengembangkan pariwisata, mereka yang punya konsepnya dan yang memiliki kompetensi di situ,” terang Riki.

Riki Indrakari mengakui, bicara konsep pengembangan pariwisata memang tak mudah, tapi memang harus didudukkan bersama seluruh lintas sektor maupun stake holder. Sedangkan sampai saat ini, lanjut Riki, untuk lintas sektor saja belum pernah duduk bersama membahas arah pengembangan pariwisata di Batam.

“Untuk menjadikan Batam sebagai kota pariwisata memang tidak mudah. Butuh keseriusan dan keterlibatan semua pihak. Ini peran Wali Kota Batam untuk menyelesaikan persoalan terkait pariwisata di Batam. Kalau tak betul-betul diseriusi, Batam akan tertinggal jauh dengan daerah lainnya,” kata Riki.

Sampai saat ini di Batam belum ada rancangan peraturan daerah terkati dengan rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Harusnya menurut Riki, itu sudah tahun lalu dimintanya ke Pemko Batam.

“Tahun ini saya menginisiasi rancangan perda rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Sebenarnya konsepnya sudah ada, ini lagi menyusun naskah akademik. Kemarin dalam pertemuan dengan Kepala BP Batam, kami sudah sampaikan langsung, mohon nanti setelah naskah akademik selesai, atau dalam proses penyusunan, kami paduserasikan dengan konsep yang ada di BP Batam,” ujar Riki.

BP Batam, lanjut Riki, sangat welcome dalam mengembangkan program kerja sama kepariwisataan di Batam. Riki mengakui, pihaknya juga tidak sanggup mendorong kegiatan anggaran mereka lebih besar dari Rp 5 miliar yang sekarang. Padahal di daerah lain, pariwisata sudah menjadi unggulan.

“Apalagi pengembangan pariwisata di Batam ini sifatnya hanya mengandalkan ke event saja. Hampir semua kegiatan Rp 5 miliar itu, termasuk juga untuk belanja aparat, outcome nya tidak ada. Event itu kegiatan yang sifatnya hanya sekali selesai, setelah itu tak ada tindak lanjutnya. Harusnya kan sambil merangkul stake holder, even itu diserahkan atau dititip ke misalnya pihak resort. Sehingga pemerintah justru yang memberikan kemudahan-kemudahan bagaimana untuk mendatangkan tamu, memberikan fasilitas yang sifatnya insentif,” terang Riki.

Riki mengakui pihaknya belum memegang konsep pengembangan pariwisata. Karena dari Wali Kota Batam sendiri belum memiliki konsep pariwisata seperti apa nantinya di Batam.

“Pariwisata itu bukan menjadi tanggung jawab dari Dinas Pariwisata semata, meski mereka leading sektor. Ada tujuh dinas lainnya yang juga harus ikut terlibat langsung dalam mengembangkan sektor pariwisata seperti misalnya dinas PU karena merupakan bagian dari sarana dan prasaran, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Cipta Karya, Pemuda dan Olahraga, bahkan Dinas PMPKUKM pun itu juga menjadi tulang punggung dari kegiatan pengembangan pariwisata,” ujar Riki.

Harus dilibatkannya semua dinas, lanjut Riki, agar dapat meningkatkan nilai tambah untuk tumbuhnya roda perekonomian masyarakat. Karena kalau hal itu menjadi terintegrasi, akan menjadi multi player efect yang besar yang akan membuka lapangan pekerjaan luas. (gas)


loading...