batampos.co.id – Persiapan menjelang masa kampanye mulai dibahas. Salah satunya mengenai antisipasi penyalahgunaan media massa sebagai alat kampanye di luar ketentuan yang ditetapkan.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyatakan, pihaknya sudah bertemu dengan tiga lembaga. Yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers.
Dalam pertemuan tersebut, kata Afif, disepakati untuk bekerja sama dengan membentuk gugus tugas pengawasan terhadap konten siaran atau penerbitan media massa.
’’Terutama saat proses kampanye berlangsung,’’ ujarnya di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin (10/1).
Dia menjelaskan, Bawaslu bersama tiga lembaga tersebut akan bersinergi dalam pengawasan. Jika ada indikasi pelanggaran dalam konten tertentu, penindakannya disesuaikan dengan tugas dan kewenangan setiap lembaga. Jika lembaga penyiaran melanggar, KPI akan menindak. Namun, jika ternyata diinisiasi pasangan calon, penindakan menjadi ranah Bawaslu.
’’Jadi, sesuai dengan tugas kita masing-masing,’’ tambahnya. Rencananya, kesepakatan itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman empat lembaga.
Komisioner KPI Nuning Rodiyah berharap lembaga penyiaran bisa mendukung terciptanya pemilu yang demokratis. Dia menjelaskan, di era sekarang informasi yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan kegaduhan. Bahkan, bukan tidak mungkin akan menciptakan konflik.
’’Program siaran secara adil, berimbang, dan independen akan mendukung proses pemilu berhasil dan lancar,’’ jelasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Ubaidillah menambahkan, gaduhnya pelaksanaan pilkada DKI Jakarta perlu mendapat perhatian. Saat itu isu berbau SARA menimbulkan dampak yang sangat rentan bagi stabilitas nasional. Karena itu, dia meminta media massa menghindari pemberitaan yang memancing lahirnya isu SARA.
’’Ke depan harus kita sikapi isu-isu SARA. Kita minta TV dan radio jaringan di daerah untuk menaati aturan,’’ paparnya. (far/c15/oni)