batampos.co.id – Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN atau ASEAN Extradition Treaty. Pada pertemuan tingkat Menlu (Menteri Luar Negeri) di Singapura pada Februari mendatang, isu tersebut bakal diangkat.

Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Jose Tavares, meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan ASEAN menjadi alasan utamanya. Tanpa adanya ASEAN Extradition Treaty, negara-negara di ASEAN yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia bisa menjadi tempat kabur yang aman untuk para buronan tanah air.

Salah satunya Singapura. Sampai saat ini Singapura belum memiliki kerja sama atau perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Sehingga tak heran jika banyak tersangka korupsi atau kasus kejahatan lainnya yang kabur ke Negeri Singa tersebut karena dinilai aman.

Hingga saat ini, kata Jose, baru ada tiga negara ASEAN yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Yakni Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Perjanjian ekstradisi, lanjut Jose, akan memudahkan Indonesia menangkap buronan yang kabur ke negara-negara ASEAN. Jika ada buronan Indonesia yang kabur ke negara anggota ASEAN lain, termasuk para koruptor, Indonesia akan dengan mudah mendapatkannya. Negara terkait akan ikut membantu Indonesia mengejar penjahat tersebut dan memulangkannya.

”Begitu juga sebaliknya. Jika ada penjahat dari negara ASEAN lain yang kabur ke Indonesia, kita berkewajiban untuk memulangkan orang tersebut,” kata Jose saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Jakarta, Rabu (10/1).

Namun, kata Jose, perjanjian ekstradisi dengan negara-negara anggota ASEAN bukanlah hal mudah. Banyak sekali pihak yang harus dilibatkan dalam menggodok perjanjian itu.

Di internal Indonesia pun, Kemlu tidak bekerja sendirian. Polri dan Kementerian Hukum dan HAM juga akan terlibat di dalamnya. Belum lagi dengan negara anggota ASEAN lainnya.

”Saat ini masih proses awal. Jadi masih cukup jauh dari penyelesaiannya. Kami sendiri inginnya ini bisa selesai secepatnya. Namun, kita kan berhubungan dengan banyak negara,” terang Jose.

Dia menambahkan, untuk ASEAN, Kemlu memang yang menjadi koordinator. Namun, untuk perjanjian ekstradisinya berada di Kemenkumham. Di Kemlu sendiri, Ditjen Kerja Sama ASEAN bekerja sama dengan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) untuk memajukan perjanjian ekstradisi ASEAN tersebut. (and/ttg/jpg)

Advertisement
loading...