batampos.co.id – Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam yang sudah beroperasi sejak sebulan lalu akan diresmikan pada Kamis (18/1) mendatang. Sebanyak enam menteri dijadwalkan akan hadir dalam peresmian tersebut.
Kepala BPM-PTSP Kota Batam Gustian Riau menjelaskan, keenam menteri tersebut masing-masing Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur, Menteri BUMN Rini Sumarno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, dan Menkum dan HAM Yasonna Laoly.
Gustian menambahkan, persemian juga akan dihadiri tiga pejabat negara lainnya. Yakni Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Kejaksaan Agung M. Prasetyo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Tak hanya itu, sebanyak 12 gubernur juga dijadwalkan hadir dalam acara persemian MPP Batam yang sudah dua kali tertunda tersebut. Terdiri dari 10 gubernur se-Sumatera ditambah Gubernur Jawa Timur dan Gubernur DKI Jakarta.
“Pemerintah pusat menjadikan MPP Batam sebagai percontohan atau pilot project untuk daerah lainnya di Indonesia,” kata Gustian, Jumat (12/1).
Selain itu, seluruh wali kota dan bupati se-Sumatera juga dijadwalkan ikut menyaksikan peresmian MPP Batam. Juga Bupati Banyuwangi dan Wali Kota Surabaya.
“Karena daerah tersebut sudah lebih dahulu menerapkan MPP, meski tak sebesar di Batam,” terang Gustian.
Untuk loket pelayanan di MPP Batam, lanjut Gustian Riau, saat ini ada sebanyak 416 pelayanan atau yang terbanyak di Indonesia. Sehingga pemerintah pusat juga mengundang gubernur dan Kepala PTSP se-Sumatera.
“Karena pemerintah pusat ingin kabupaten/kota lainnya di Sumatera juga melakukan hal yang sama seperti di Batam, yakni mendirikan MPP PTSP,” katanya.
Untuk MPP di DKI Jakarta saja, loket pelayanannyanya belum sampai menembus angka 400 jumlahnya. “Makanya nanti MPP di Batam ini akan meraih sertifikat dari MURI,” terangnya.
Gustian mengatakan, peresmian MPP Batam oleh Presiden Joko Widodo memang batal dilaksanakan. Namun dia menyebut, Presiden akan hadir di Batam pada kunjungan kerjanya di bulan Februari yang juga mengunjungi langsung MPP PTSP Batam.
Hapus Pungli
Sementara Ketua DPRD Batam Nuryanto bersama sejumlah anggota Komisi I DPRD Batam menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke MPP-PTSP Batam, Jumat (12/1).
Rombongan wakil rakyat ini disambut langsung Kepala BPM PTSP, Gustian Riau dan Plt Direktur PTSP BP Batam, Ady Soegiarto. Mereka diajak berkeliling ke konter-konter pelayanan di MPP.
Dari beberapa konter pelayanan yang didatangi, ada yang tidak ada petugasnya. Sementara untuk beberapa konter lainnya, seperti Samsat, DPRD Batam memberikan apresiasi. Karena konter tersebut menampilkan prosedur pengurusan dokumen lengkap dengan biayanya.
“Ini salah satu contoh yang bagus yang ditunjukkan Samsat, yakni transparansi mulai dari tata cara, persyaratan, serta biaya yang harus dibayar masyarakat. Kalau sudah soal biaya dipampangkan di publik, maka yang namanya pungli itu akan hilang dengan sendirinya,” ujar Ketua DPRD Batam, Nuryanto.
Terkait kehadirannya di MPP, Nuryanto menegaskan jika pihaknya ingin mendorong pelayanan secara terbuka dan transparan, serta tidak berbelit-belit.
“Kepastian itu yang kami ingin lihat, apakah memang sudah jalan sesuai impian dan keinginan masyarakat atau belum,” katanya.
Pada sidak kali ini, konter terbanyak yang dikunjungi masyarakat adalah konter milik BP Batam yang melayani pengurusan izin lahan. Pada konter tersebut disediakan sebanyak 10 unit.
“Pelayanan lahan di office 1 sampai 10. Selalu ramai dikunjungi masyarakat,” ujar Plt Direktur PTSP BP Batam, Ady Soegiarto.
Hasil sidak atau peninjauan oleh DPRD Batam, secara teknis, sarana dan prasarana serta SDM Pemko-BP Batam dan instansi vertikal sudah siap. Sementara untuk perizinan, Kepala BPM PTSP, Gustian Riau mengatakan semua perizinan di MPP Batam sudah menjalankan sistem online. (gas)