batampos.co.id – Ada duit besar dibalik rencana pendalaman alur laut Kepri yang digaungkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Ketua Asosiasi Penambang Pasir Laut (APPL) Provinsi Kepri, Heri Tosa justru menolak rencana besar tersebut. Menurut Heri, ada siasat tertentu dibalik rencana tersebut. Jika hal tersebut terjadi, Provinsi Kepri akan rugi besar.

“Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017, tentu ada argumentasi yang sangat mendesak. Tetapi pemerintah tidak memberikan penjabaran yang kongrit. Karena kita khawatirkan ada siasat tertentu dibalik Perpres ini,” ujar Heri Tosa menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (21/1).

Ditegaskan Heri, pihaknya tidak mendengar ada kapal kandas di perairan Kepri. Menurut Heri, pendalaman alur domainnya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga wajib menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga menjadi satu keheranan, jika kebijakan tersebut bisa bekerjasama dengan pihak swasta. Sehingga kondisi ini, akan merugikan bagi pemilik lahan tambang pasir yang sudah ada.


“Apakah cukup sebagai penonton saja sementara ini, karena tidak terkait dalam pendalaman alur (berbeda kordinat,red) dengan lahan ijin KP yang ada.,” tegas Heri.

Dikatakan Heri, pihaknya lewat APPL Kepri sudah merancang program pemberdayaan masyarakat tempatan dan nelayan. Sementara pendalaman tidak ada jaminan dengan itu dan tidak memberikan nilai tambah. Dipaparkannya, jika kran pertambangan pasir laut di Kepri dibuka, bagi ada keuntungan tersendiri. Berbeda dengan pendalaman alur, laut Kepri masih dalam kondisi yang stabil untuk pelayaran.

“Perlu kita ingat dengan berdirinya Provinsi Kepri, awalnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan pihak luar yang juga tak menjadi bagian Provinsi Kepri. Harapan saya apapun program kerja baik Provinsi maupun Pemerintah Pusat, yang utama dapat menjauhkan rakyat Kepri dari kemiskinan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Koperasi, APPL Kepri, Feri Chairyadi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan program-program khusus, ketika kuota pasir laut dibuka di Provinsi Kepri. Yakni dengan membentuk koperasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan nelayan. Bahkan wilayah pertambangannya juga ditata diatas 4-12 mil. Sehingga bisa meminimalisir terkontaminasinya wilayah tangkap nelayan.

Dikatakan Feri, pihaknya bersama pengusaha tambang yang tergabung dalam APPL Kepri sepakat untuk menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri sebagai bapak angkat. Apalagi BUMD Kepri sudah membentuk anak perusahaan, PT. Sarana Kepri. Pihaknya berharap, Pemerintah bisa memberikan kuota ekspor pasir laut kepada perusahaan tersebut.

“Sehingga disini ada sinergi bersama antara APPL dengan Pemerintah Daerah melalui BUMD. Dan hitung-hitungan juga akan menjadi jelas. Bahkan dana yang didapat akan berputar di Kepri, bukan keluar daerah,” papar Feri.

Dijabarkan Feri, APPL menghitung harga jual FOB pasir laut Kepri adalah SGD 7,72 perkubik. Dari jumlah tersebut, peruntukan bagi Pemerintah Pusat SGD0,40 sama dengan bagian yang akan diterima Pemprov Kepri. Kemudian Pemerintah Kabupaten SDG 0,20, Cooporates Social Responsibilty (CSR) sebesar SGD 0,15 sama dengan Comdev. Kemudian dana bantuan sosial senilai SGD 1.00.

“Diluar itu ada juga peruntukan bagi iuran APPL SGD 0,22. BUMD Kepri akan mendapatkan SGD 0,50. Sedangkan masing-masing pemilik Kawasan Pertambangan (KP) menerima SGD1,70. Sekarang ini sudah ada 67 perusahaan yang memiliki KP di Kepri dan bergabung dalam APPL Kepri,”jelas Feri.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun angkat bicara soal kemungkinan menggarap potensi pasir laut di Provinsi Kepri. Menurut Gubernur, pasir laut merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dioptimalkan untuk mendapatkan keuntungan bagi daerah. (jpg)

Loading...