batampos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sudah mengajukan 400 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk penerimaan tahun 2018 ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tenaga pendidik mendapatkan prioritas utama.
“Kami sudah mengajukan 400 formasi CPNS 2018 ke BKN. Kita berharap, jumlah tersebut bisa diakomodir semuanya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah, Rabu (24/1) di Gedung DPRD Kepri, Tanjungpinang.
Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, formasi-formasi yang diajukan adalah terdiri dari 98 untuk tenaga kesehatan, 193 guru, dan 109 tenaga administrasi umum. Seperti informasi teknologi, planologi, keuangan dan sebagainya.
“Dalam pariwisata penyampaian hasil reses DPRD Kepri juga menyinggung terkait ketersediaan tenaga pendidik di desa-desa,” papar Arif.
Mantan Sekda Karimun itu, mengatakan, meningkat atau tidaknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepri juga dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) guru di daerah-daerah terdepan memang menjadi persoalan. “Kita berharap dengan adanya penerimaan tahun ini, bisa menutupi kebutuhan tenaga pendidik. Sehingga kualitas pendidikan Kepri bisa lebih baik lagi,” paparnya lagi.
Masih kata Arif, selain itu, Pemprov Kepri juga akan memperkuat pelaksanaan pelayanan berbasis teknologi informasi (IT). Maka dari itu, lewat penerimaan tahun ini, Pemprov Kepri juga membuka peluang bagi sarjana-sarjana IT untuk berkompetisi.
“Belum lama ini, kita sudah melaunching Kepri Smart Province (KSP). Tentu untuk mendukung itu, kita membutuhkan SDM yang handal dibidang tersebut,” jelas Arif.
Ditanya mengenai banyaknya pegawai di Kabupaten/Kota yang mengajukan pindah ke Pemprov Kepri? Terkait persoalan tersebut, pihaknya akan sangat selektif. Jika memang formasi yang dibutuhkan ada, tentu kepindahan tersebut bisa diterima.
“Jika tidak ada, tentu tidak bisa kita paksa. Apalagi harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Memang banyak pegawai dari Anambas yang mengajukan permohonan pindah,” jelasnya lagi.
Ditambahkan Arif, ia sudah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk mendata kebutuhan SDM sesuai dengan beban kerja yang ada. Arif punya keyakinan, apabila semua ASN berkompeten, penambahan pegawai bukan merupakan satu solusi.
“Untuk apa jumlah pegawai banyak, jika tidak kompeten. Artinya hanya menambah beban anggaran daerah. Maka kita akan sesuaikan dengan kebutuhan rilnya,” tutup Arif. Persiapkan Open Bidding Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKD-SDM) Provinsi Kepri, Firdaus mengatakan, saat ini masing-masing OPD tengah fokus menyusun daftar kebutuhan pegawai. Karena pengajuan formasi CPNS, harus melalui analisis jabatan (anjab).
“Pengajuan sekarang ini, ada kebutuhan skala prioritas untuk mendukung rencana kerja pembangunan daerah. Berapa kebutuhan pegawai, akan dapat setelah selesainya proses tersebut,” ujar Firdaus, kemarin.
Menurut Firdaus, selain persoalan CPNS, pihaknya juga sedang mempersiapkan rencana lelang jabatan (open bidding) di lingkungan Pemprov Kepri. Apalagi pada tahun 2018 ini, ada tiga Kepala OPD yang akan pensiun. Karena rentang waktu yang berbeda, pihaknya akan berkonsultasi dengan BKN.
“Untuk meminimalisir anggaran, kita berharap bisa melaksanaan open bidding sekali saja. Meskipun pensiunnya pada Desember 2018 nanti,” papar Firdaus.
Mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) tersebut menyebutkan, sekarang ini posisi yang lowong adalah, Kepala Badan Kesbangpol, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), dan Staf Ahli. Sedangkan pejabat yang akan pensiun di tahun ini adalah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Kepala Dinas Kebudayaan.
“Selain posisi eselon II,eselon III juga ada beberapa kosong. Sementara itu, memang sudah ada Plt, tetapi bukan pejabat definitif,” jelas Firdaus.(jpg)