batampos.co.id – Rencana pembentukan Biro Pariwisata oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam mendapat penolakan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Hal ini mencuat dalam rapat di tim Dewan Kawasan (DK) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan jika rencana tersebut tidak di cermati dengan baik justru akan menimbulkan kekisruhan karena, baik Pemko Batam maupun BP Batam akan bergerak dalam konteks yang sama.
“Saya semata berpikir nanti akan ada overlapping baru, irisan baru atau persoalan baru yang membuat hubungan kami akan kembali kontraproduktif,”ucap Amsakar.
Menurutnya, kini yang terjadi baik BP Batam maupun Pemko Batam membuat gelaran yang justru sama.
Ia contohkan, ketika Pemko Batam buat Car Free Day, acara serupa juga dilakukan BP Batam. Begitupun dengan Duta Pariwisata, jika dulu pernah dilakukan Pemko Batam, kini juga dilakukan BP Batam.
“Sebaiknya jangan ada hal semacam ini ke depan,”katanya.
Apalagi kini, sebut Amsakar, BP Batam sedang dihadapkan pada tiga tugas utama yakni percepatan traformasi FTZ ke KEK, upaya pertumbuhan ekonomi 7 persen serta percepatan masalah yang tertunda seperti penyerahan aset.
“Ini amanah Prseiden dan Menko perekonomian,”katanya.
Amsakar mengatakan, dalam kesempatan tersebut Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo memeberikan pandangan positif agar ovelaping dapat diminimalisir kedepan. Dalam kesempatan yang sama, Lukita disebutkan menyampaikan fokus BP Batam adalah pengembangan destinasi.
“Kalau destinasi kami berikan dukungan, karana destinasi butuh support dana yang tdiak sedikit dan APBD kami tak akan sanggup untuk itu,” katanya.
Jika demikian adanya, Amsakar berpendapat perlu penyesuaian nomenklatur, yakni dengan membubuhkan porsi pengembangan destinasi wisata pada Biro Pengembangan Wilayah yang berada di bawah Deputi Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi BP Batam. dengan kata lain, diubah menjadi Biro Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Destinasi Wisata, bukan khusus Biro Pariwisata dibawah koordiansi Deputi V Bidang Pelayanan Umum.
“Tapi pembicaraan ini belum putus. BP Batam harus komunikasikan dulu dengan Kemenpan RB via Deputi Kelembagaan, setelah itu keutusan di Dewan Kawasan,” terang Amsakar.
Sebelumnya, kritik jugapernah disampikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan jika Badan Pengusahaan (BP) Batam ingin turun tangan mengembangkan sektor pariwisata Batam disamping Industri hendaknya tak menggelar acara yang serupa. Menurutnya, masih ada bagian dari sektor kepariwisataan lain yang juga perlu dikembangkan.
¡°Saya bikin kegiatan yang ini, dia bikin kegiatan ini (sama), ngapain sih. Kalau sama kan mubazir,¡± kata Rudi, belum lama ini.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dikonfirmasi soal perlu atau tidaknya Biro Pariwisata di BP Batam, memilih untuk tidak berkomentar banyakk. Namun ia mengaku akan mebicarakan itu terlebih dahulu.
“Soalnya itu hal yang teknis, kami akan bicarakan dulu,” kata Asman. (adi)