batampos.co.id – Akibat minimnya lampu penerangan serta tidak adanya penjagaan saat jam sekolah selesai, sekolah dasar Negeri 009 Simpang Dam, kerap digunakan sebagai lokasi maksiat.
Keluhan ini terungkap saat Komisi IV DPRD Kota Batam mengadakan kunjungan ke sekolah tersebut.
“Kondisi ini sudah berlangsung lama. Dari laporan mereka (sekolah), tak jarang anak-anak menemukan alat kontrasepsi, alat hisap sabu, dan narkoba lainnya. Hal ini tentu harus jadi perhatian serius pemerintah,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Jumat (26/1).
Dalam pertemuan itu pihak sekolah mengakui akibat minimnya anggaran, sekolah tidak mampu memiliki penjaga sekolah. Begitu juga dengan lampu penerangann di malam hari. Sehingga kesempatan inilah yang kerap dijadikan orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan asusila.
“Dulu katanya ada satpol pp yang bertugas disana (menjaga sekolah). Tapi sekarang sudah ditarik,” sebut Udin.
Oleh karena itu, pihak sekolah mengusulkan agar ada penjagaan di sana. Sementara Komisi IV, juga mengusulkan penjagaan sekolah SDN 009 kembali diperbantukan Satpol PP Batam.
“Sangat disayangkan, jika sekolah bagus namun malah dipakai orang gak bertanggungjawab,” jelasnya.
Selain itu, SD Negeri 009 juga memiliki permasalahan lain, yakni enam kelasnya kosong. Jika banyak dikabarkan sekolah kelebihan murid, namun SD ini malah kekurangan murid. Hal ini, menurut Udin sangat langka di Kota Batam, karena tidak biasanya sekolah negeri kekurangan murid.
“Kita usulkan sekolah satu atap. Bisa untuk SMP juga. Tapi kita fokuskan dulu yang masalah asusila ini,” tegasnya.
Karena bagaimanapun, lanjut dia, tindakan asusila ini harus diselesaikan. Apalagi lokasinya di sekolah yang dikhawatirkan anak-anak akan sangat mudah terkontaminasi. “Mereka kan gak tahu apa itu. Jangan sampai lingkungan itu dibiarkan, imbasnya anak-anak kita juga,” tuturnya.
Anggota Komisi IV, Riky Indrakari, mengatakan bahwa adanya indikasi praktek kemaksiatan ini tak boleh didiamkan. Ia meminta agar dinas terkait segera turun ke lapangan, dan menempatkan Satpol PP.
“Satpol inilah yang pemerintah harus turunkan untuk melakukan tindakan represif (pencegahan). Karena kita tak tahu kalau misalnya ada jaringan yang fasilitas orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini,” tegasnya.
Riky merasa, sekolah ini merupakan aset dan wajah Pemerintah Kota Batam. Jika tak dikelola dengan maksimal, nama baik Batam bisa tercoreng.
“Karena kalau diketahui anak, ini bisa jadi bahan tak baik untuk proses tumbuh kembang. Apalagi gedung yang sudah dibangun itu tidak dilengkapi sarana pengamanan. Tentu sangat disayangkan minimnya peran pemerintah yang tidak maksimal di sekolah tersebut,” lanjut Riky.
Padahal, sekolah yang dibangun tahu 2013 itu, merupakan sekolah yang paling baik fasilitasnya. Namun sangat disayangkan penerangannya belum ada. Ditambah lagi tidak ada penjagaan sekolah, sehingga hal inilah yang jadi salah satu faktor perbuatan tak senonoh dilakukan di sana.
“Ini sudah tak menjadi rahasian umum lagi dan dibenarkan pihak sekolah. Tak boleh didiamkan, dinas harus turun,” tegas dia. (rng)