batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama pemerintah pusat memberikan beras kesejahteraan (Rastra) secara gratis kepada 3.213 masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat mengambil beras masyarakat tidak dipungut biaya apapun.

Dari 3.213 warga tersebut, sebanyak 2.201 warga kurang mampu ditanggung oleh pemerintah daerah sementara itu sisanya sebanyak 1.012 keluarga tak mampu dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi total beras bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama satu tahun yakni 3.213 dikalikan 10 kg dikalikan 12 bulan atau sekitar 385.560 kg.

Sementara itu harga beras sendiri adalah 8.725 per kg. Sehingga untuk membeli beras bulog, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat membutuhkan dana sebesar Rp 3,36 milliar. Pemerintah pusat menggelontorkan dana sebesar Rp 1,05 mau sementara itu pemerintah daerah mengeluarkan dana sekitar Rp 230 miliar. Kualitas beras juga sudah memenuhi standar dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun untuk awal tahun ini masih menggunakan stok beras lama.

Karena diberikan secara gratis, maka ada beberapa perbedaan dengan penerimaan tahun lalu. Jika tahun lalu masyarakat mendapatkan beras jatah sebanyak 15 kg per kk per bulan, maka untuk beras gratis ini hanya 10 kg.

“Turun dari 15 kg menjadi 10 kg per bulan, tapi gratis,” ungkap Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Marjuki, kepada wartawan Rabu (31/1)

Untuk beras bantuan dari pusat saat ini sudah bisa dibagikan tapi untuk sumber dana yang dari pemerintah daerah belum bisa dibagikan karena harus menunggu MoU dengan pihak bulog dulu. “Kita tunggu MoU dulu, jadi beras dari pemda untuk sementara belum bisa dibagikan,” ungkapnya lagi.

Dikatakannya jika untuk warga yang sudah mendapatkan bantuan dari pusat, maka tidak mendapatkan bantuan beras yang dari pemerintah daerah. Sehingga pembagian beras lebih merata dan tepat sasaran.

Sementara itu Kepala Bulog Antang Yunedi, membenarkan jika saat ini untuk pembagian Rastra dari pemerintah pusat sudah bisa diambil masing-masing desa. Namun untuk Rastra yang sumber dananya berasal dari pemerintah daerah belum bisa dibagikan karena harus menunggu MoU dulu antara pemerintah daerah dengan bulog.

“Untuk Rastra dari pemerintah pusat sudah ada dua desa yang sudah ambil Rastra yakni Desa Tarempa Barat Daya dengan desa Sri Tanjung,” ungkapnya. (sya)

Advertisement
loading...