Kadisos Kepri, Doli Boniara menyerahkan data tentang demografi sosial Provinsi Kepri ke Konjen Jepang, Daiki Yokohama. F. Jailani/Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Jepang melalui Konsulat Jepang di Medan telah menyiapkan anggaran untuk bantuan kemanusiaan di Provinsi Kepri. Hal itu dikatakan, Konsul Muda Jepang, Daiki Yokoyama saat melakukan diskusi dengan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri di Tanjungpinang, Rabu (31/1).

“Kami memiliki beberapa program kerja di setiap wilayah Konjen Jepang yang ada di Indonesia. Kepri termasuk salah satu daerahnya,” ujar Daiki Yokoyama.

Lulusan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tersebut menjelasakan, bentuk kegiatan yang sudah rencanakan adalah berupa bantuan kemanusian. Apakah untuk untuk bidang pendidikan, sosial, dan lainnya. Menurut Daiki, di tahun 2018 ini ada empat kegiatan strategis yang akan dijalankan Konjen Jepang di Medan.

“Kita ada tim peneliti sekarang ini yang sedang bekerja di Mentawai. Yakni tentang evakuasi dini terhadap bahaya bencana. Ternyata tarian asli Mentawai mengandung makna tentang evakuasi ketika terjadi bencana,” paparnya.

Ditambahkan Daiki, maksud dari kunjungannya ke Provinsi Kepri ini adalah untuk mengetahui demografi Provinsi Kepri. Ditegaskannya, bantuan kemanusian yang dipersiapkan tidak bisa diterima perorangan. Melainkan dalam bentuk lembaga masyarakat ataupun yayasan.

“Jika memang kebutuhan di Kepri melebihi budget yang sudah kita siapkan. Tentu bisa kami bicarakan lagi dengan Pemerintah Jepang yang ada di Tokyo,” tegas Daiki.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kepri, Doli Boniara mengatakan, pihaknya memberikan apresiatif atas kunjungan Konjen Jepang ke Kepri. Disebutkan Doli, kekuatan anggaran Dinsos Kepri saat ini memang bergantung pada support APBD dan APBN.

“Kita memang diberikan tanggungjawab besar untuk menangani persoalan-persoalan sosial. Salah satunya adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu ada juga Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),” ujar Doli.

Menurut Doli, sasaran yang mengena dengan rencana bantuan kemanusian Konjen Jepang tersebut adalah dalam bidang PMKS. Karena menyangkut dengan berbagai persoalan kemanusian. Baik itu tentang kemiskinan, korban perdagangan orang, dan kelompok minoritas dan sebagainya.

“Karena bantuan hibahnya harus melalui lembaga masyarakat atau yayasan. Kami tentu akan bertindak sebagai fasilitator dalam hal ini. Kita sambut baiklah terobosan ini, karena bisa mengurangi beban kerja Dinsos di tengah keterbatasan anggaran,” jelas Doli.(jpg)

Respon Anda?

komentar