batampos.co.id – Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan. Lembaga superbodi itu segera membentuk tim satuan tugas (satgas) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk “mengesekusi” para penunggak pajak.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menjelaskan pihaknya masih harus membangun tim tersebut menjadi lebih solid. Terutama dalam hal penegakan hukum (law enforcement). Ke depan, sebelum mengambil langkah tegas, tim akan lebih dulu melakukan analisis. “Kalau bicara inovasi ‘kan termasuk menghilangkan penghambat, apakah itu (penghambat) di level teknis atau tata kelola dan lain-lain,” ujarnya, Rabu(31/1).
Berdasar data Ditjen Pajak 2017, dari 257 juta penduduk Indonesia, yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi (OP) sebanyak 30 juta. Dari total itu, hanya 12,7 juta yang melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT). Sedangkan dari yang lapor hanya 1,5 juta yang membayar kelebihan dan kekurangan pajak.
Meski demikian, Saut menyatakan pihaknya tetap akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengurus masalah pajak. Sebab, prioritas utama tugas tim itu adalah meningkatkan penerimaan pajak.
“Kita nggak boleh membikin prinsip dalam pajak itu membuat sesuatu lebih buruk. Kadang kita harus ringan, harus bujuk (wajib pajak), dan kadang harus kenceng,” imbuhnya.
Dirjen Pajak Kemenkeu, Robert Pakpahan, menambahkan kerja sama dengan KPK ke depan lebih mengarah pada sharing informasi dan melakukan analisis. Persoalan kepatuhan wajib pajak bidang industri, perkebunan, dan pertambangan, menjadi perhatian utama kerja sama itu. “Kan bisa dipetakan, kemudian kami sharing data perpajakannya, kita lihat apakah ada tax gap di dalamnya,” terangnya.
Bila data tim tersebut kuat, tidak tertutup kemungkinan bakal dilakukan penegakan hukum. Langkah itu tidak berlaku bila wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya.
“Supaya kepatuhan perpajakannya bisa dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, fine kami senang-senang saja,” imbuh Robert. (tyo/oki/jpg)