batampos.co.id – Warga Pulo Mas Residence, Simpang Kara, Batam Centre, mendatangi Komisi III DPRD Kota Batam, Kamis (1/2) pagi. Mereka mengadukan aktifitas penimbungan yang dilakukan enam perusahaan di sekitar rumah mereka. Akibatnya perumahan tersebut kerap dilanda banjir. Selain itu dampak dari penimbunan tersebut membuat tembok pembatas rumah mereka ambles.

Iklan

“Pulo Mas ini dulunya tidak seperti sekarang. Sudah seperti kuali karena ada timbunan-timbunan. Posisi kami sekarang di bawah, jadi setiap kali diguyur hujan, air selalu membanjiri perumahan kami,” keluh Ketua RW 022 Pulo Mas, Arman.

Menurut dia, sebelum ada perusahaan, dulunya disini adalah perumahan liar. Kemudian pihak perusahaan melakukan penimbunan melebihi batasnya

“Bayangkan untuk timbunan saja hampir sama tinggi dengan atap rumah kami. Tercatat, ada 30an rumah yang terdampak, 10 diantaranya paling parah, lantaran tembok pembatas roboh ke rumah warga,” sebut Arman.

Diakuinya, sejauh ini warga sudah mediasi ke pihak developer dan pemilik tanah. Berbagai upaya dari warga juga sudah dilakukan, mulai dari menyurati perusahaan, menyurati pemerintah kota, BP, bahkan aksi langsung turun ke lapangan.

“Namun tetap tak ada hasil. Kami sudah datang ke kantor developer tapi di cuekkin dan tak ada solusi,” ujar Arman.

Warga setempat mengharapkan, perusahaan agar membangun parit permanen agar dampak bisa ditekan. Selain itu, warga yang terdampak juga wajib diberikan kompensasi.

“Waktu warga datang dan minta diberhentikan, sempat diberhentikan.

“Kami hanya meminta untuk dibuatkan saluran air yang permanen agar saat hujan air tak masuk lagi ke rumah warga,” harapnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan bahwa aspirasi warga ini akan dilanjutkan dengan RDP lanjutan yang akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), serta 6 perusahaan yang bersangkutan.

“Kita juga akan tanya bagaimana dengan izin perusahaannya,” tegasnya.

Sangat disayangkan, lanjut Nyanyang, akibat pemberian lahan stanpa ada kajian dengan lingkungan sehingga yang jadi korban masyarakat sekitar.

“Dinas terkait, harus segera turun langsung melihat kondisi. Saya juga minta agar operasi dihentikan sementara, sampai izin gangguan (HO) ditunjukkan,” jelasnya. (rng)