batampos.co.id – Perjalanan pesawat buatan dalam negeri N-219 menuju produksi terkatung-katung. Penyebabnya adalah ketiadaan dana untuk sertifikasi uji terbang yang mencapai Rp 81,8 miliar.
Pengamat penerbangan sekaligus anggota Ombudsman Alvin Lie prihatin dengan kondisi tersebut. Seharusnya, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kekurangan dana itu. Sebab, dalam industri penerbangan, itu adalah angka yang sangat kecil.
”Jangan cuma publikasinya, tetapi gak mau keluar duitnya,” kritik Alvin, Jumat (2/2).
Kritikan Alvin itu terkait dengan klaim pemerintah bahwa N-219 telah dipesan sebanyak 200 unit. Pada November tahun lalu, Presiden Jokowi bahkan memeriksa perkembangan pesawat tersebut dan memberi nama Nurtanio.
Kemarin, N-219 menjalani uji terbang ke-15 di Lapangan Udara Husein Sastranegara, Bandung. Total, pesawat besutan PT DI dan Lapan itu baru mengantongi 18 jam uji terbang. Padahal, syarat minimal sebelum produksi masal 300 jam.
Menurut Alvin, untuk bisa diproduksi massal, perjalanan N-219 masih sangat panjang. Rp 81,8 miliar adalah bagian kebutuhan dana yang sangat kecil. Jika nanti masuk tahap produksi massal, modal yang harus disiapkan pemerintah jauh lebih besar lagi.
Dirjen Penguatan Inovasi (PI) Kemenristekdikti Jumain Appe mengatakan sempat ada desakan supaya kekurangan anggaran sertifikasi layak terbang itu diambil dari APBN Kemenristekdikti. Tetapi, itu belum diputuskan. Dia berharap ada skema perusahaan atau lembaga swasta ikut ambil bagian dalam pendanaan proyek pesawat nasional itu. (wan/ang/jpg)