batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi meminta kepala desa di Kabupaten Bintan kritis dan memahami tata cara pengelolaan anggaran dana desa yang benar. “Banyak bertanya jika tidak memahami aturan, karena pengelolaan anggaran dana desa harus diimbangi pengetahuan yang mumpuni,” ungkap Apri, Minggu (4/2).
Supaya kepala desa tidak terjebak masalah hukum, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan menyediakan wadah konsultasi bagi aparatur dan perangkat di pemerintahan desa.
“Nama wadahnya On Clinic. Jadi, nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa sehingga penggunaan dana desa sesuai aturan maupun regulasi yang telah diatur oleh pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD, Ronny Kartika mengatakan, layanan On Clinic dibuat untuk membantu aparatur desa dalam memaksimalkan penyerapan anggaran dana desa. Layanan On Clinic juga dapat dimanfaatkan untuk konsultasi penggunaan dana desa agar tidak menyalahi aturan dan regulasi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut Ronny, pihaknya juga telah membuat jadwal kunjungan aparatur desa yang ingin berkonsultasi. Selain itu, aparatur desa juga bisa langsung menghubungi tenaga ahli pendamping desa atau pegawai Dinas PMD melalui petugas On Clinic.
Layanan konsultasi On Clinic akan membantu aparatur dan masyarakat desa, agar penyerapan anggaran dana desa tepat guna dan tepat sasaran. “Kita bahkan menyediakan tenaga ahli dari Kemendes dan pegawai pmd untuk berkomunikasi dan konsultasi dari Senin sampai Jumat mulai jam 08.00 WIB hingga pukul
15.00 WIB,” tambahnya.
Diketahui, sekitar Rp 83,978 miliar Dana Desa digulirklan di 36 Desa pada 2018. Dana itu, didapat dari anggaran tersebut berasal dari APBD tahun 2018 sekitar Rp 50,075 miliar dan APBN sekitar Rp 30,903 miliar. (met)