Iklan

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus menginventarisir sejumlah persoalan yang dinilai menghambat kegiatan industri di Batam. Di antaranya masalah tarif kontainer dari Batam ke Singapura yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, untuk kontainer berukuran 20 feet tujuan Batam-Singapura tarifnya mencapai 500 dolar AS. Tarif tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dari Jepang, Korea, dan Tiongkok dengan tujuan yang sama, yakni Singapura.

“Dari Jepang ke Singapura hanya 280 dolar AS. Begitu juga dari Korea dan Tiongkok,” kata Lukita saat menggelar diskusi dengan pengelola Kawasan Industri Batamindo di Wisma Batamindo, Senin (5/2).

“Padahal jarak Batam ke Singapura hanya 18 kilometer,” kata Lukita.

Penyebab mahalnya tarif kontainer dari Batam ini, kata Lukita, dikarenakan minimnya kapasitas Pelabuhan Batuampar. Sehingga kapal bertonase besar tidak bisa bersandar di pelabuhan tersebut.

Akibatnya, kontainer-kontainer yang akan dikirim ke Singapura harus dibawa oleh kapal kecil menuju Singapura. Hal inilah yang membuat tarif kontainer dari Batam selangit.

Begitu juga pengiriman kontainer dari Singapura ke Batam. Kontainer-kontainer yang akan dibawa ke Batam harus bongkar muat di Singapura dan dipindahkan ke kapal kecil untuk dikirim ke Batam. Sehingga terdapat biaya tambahan yang membuat tarif kontainer Singapura-Batam melammbung.

Setelah sampai di Batam, kontainer yang berisi bahan baku atau barang setengah jadi itu diolah. Setelah selesai, harus dimuat lagi dalam kapal-kapal kecil ke Singapura untuk kemudian diekspor ke Eropa dengan kapal-kapal besar.

“Isu-isu yang kami terima itu terkait biaya logistik. Makanya kami sadar bahwa Pelabuhan Batuampar memang harus diperbaiki,” ujarnya.

Tak hanya mengunjungi Wisma Batamindo, jajaran pimpinan BP Batam juga melihat proses produksi di PT Infineon Technologies di Kawasan Industri Batamindo.

Kapal pengangkut kontainer melintas di perairan Batuampar, Selasa (11/7). Laut Batuampar, Batam, khususnya Kepri paling sibuk dilintasi kapal pengangkut barang-barang. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Selain hambatan logistik, pengusaha kawasan industri juga mengemukakan bahwa implementasi dari peraturan Free Trade Zone (FTZ) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 229/2017 harus segera dilaksanakan.

“Mereka ingin hasil produksi di sini segera dikirim ke daerah lainnya di Indonesia. Makanya harus segera diimplementasikan,” paparnya.

Lalu pengusaha kawasan industri juga menanyakan kapan jembatan flyover kedua dibangun. Mereka menganggap pembangunan flyover baru akan semakin mempermudah proses logistik dari bandara dan pelabuhan menuju kawasan industri.

“Ya, mereka menunggu rencana flyover kedua dan ini sudah direncanakan Pemko dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” jelasnya.

General Manager PT Batamindo Investment Cakrawala, Mook Soi Wah, mengatakan isu sehari-hari seperti masalah kemacetan dan infrastruktur juga harus menjadi prioritas bagi BP Batam.

“Infrastruktur jalan dibangun supaya arus lalu lintas lancar,” jelasnya.

Selanjutnya adalah mengembangkan Pelabuhan Batuampar supaya Batam menjadi semakin kompetitif karena dengan demikian maka ongkos logistik akan berkurang.

“Saya apresiasi sekali kepedulian mereka dan percaya pimpinan BP Batam akan meneruskan saran kami ini,” ujarnya

Sedangkan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Oka Simatupang mengaku sangat mengapresiasi kunjungan BP Batam tersebut. Saran mereka juga ditampung dengan baik.

“Ya, soal larangan terbatas juga salah satu isu yang kami angkat, supaya pendelegasiannya cukup di BP Batam saja,” paparnya.

Selanjutnya adalah infrastruktur jalan dari Mukakuning ke Batamcentre dan Batuampar harus dilebarkan.

“Karena pada jam-jam tertentu macet cukup parah,” jelasnya.

Dengan kata lain, untuk pengembangan Batam ke depan, pengusaha kawasan industri meminta poin penting yang jadi perhatian adalah meminimalisir biaya logistik.

“Biaya efektif diperlukan agar bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Thailand, dan sekitarnya,” kata Oka.

Menurut Oka, kepastian lewat jaminan investasi itu diperlukan agar anak perusahaan yang ada di Batam dapat meyakinkan kantor pusat mereka agar mau ekspansi bisnis di Batam.

“Tidak gampang bagi perusahaan-perusahaan yang ada untuk meyakinkan kantor pusatnya. Karena mereka juga harus bersaing dengan anak perusahaan serupa di negara ASEAN lainnya,” katanya. (leo)