batampos.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri menyebut ada 70 investor asing yang akan menanamkan modalnya di Batam sepanjang 2018 ini. Mereka akan masuk secara bertahap dengan estimasi total investasi mencapai Rp 10 triliun.
Ketua Kadin Kepri Achmad Makruf Maulana mengatakan, ke-70 calon investor tersebut bekerja sama dengan Kadin Kepri. Investor pertama yang memastikan akan menanamkan modalnya adalah PT Royal Newport Plastic. Perusahaan asal Tiongkok ini akan membawa modal sebesar Rp 5 juta dolar AS.
“Jadi saya optimistis dalam dua tahun ke depan target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7 persen akan tercapai,” kata Makruf di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam, Selasa (6/2).
Makruf menjelaskan, PT Royal Newport Plastic membuka usaha di bidang proses penyelesaian akhir produk plastik. Mereka akan buka pabrik di Kawasan Industri Wiraraja, Kabil dengan luas lahan sekitar 1 hektare.
Kapasitas produksinya mencapai 100 ribu ton dengan persentase ekspor capai 70 persen. Rencananya, mereka akan merekrut pekerja sebanyak 200 orang.
“Perusahaan ini menyelesaikan produk akhir dari plastik dan barang bukan logam untuk dijadikan sol sepatu, casing HP, dan lain lain,” jelasnya.
Ia juga menambahkan limpahan investasi ini merupakan berkah dari kebijakan pemerintah di Tiongkok. Sebab di negara Tirai Bambu tersebut, pemerintah tidak memperbolehkan industri yang bergerak di bidang pengolahan plastik beroperasi.
“Ada kebijakan tersebut, sehingga mereka beralih ke negara-negara ASEAN,” jelasnya.
Makruf berani menjamin bahwa industri-industri pengolahan plastik ini aman karena Indonesia telah memberikan proteksi yang akan menjaga agar lingkungan hidup tetap terjaga.
Ia juga menuturkan investor-investor baru ini akan datang dari Tiongkok, Jepang, Taiwan, Amerika, dan lainnya. Nantinya akan dibagi ke sejumlah kawasan industri lainnya seperi ke Kabil, Tunas, dan lainnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menyambut baik rencana masuknya 70 investor ini. “Ini adalah kerja sama baik antara BP dan Kadin. BP tak bisa kerja sendiri,” katanya.
BP Batam juga sudah memiliki kawasan pengelolaan limbah berbahaya untuk mengantisipasi limbah-limbah yang dihasilkan industri, terutama industri pengolahan plastik. “Pertanyaan teman-teman sudah jadi catatan. Kami akan jaga koridornya,” janjinya.
Program FTZ Gagal
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Kepri sepanjang 2014-2017 mencapai Rp 35,54 triliun. Realisasi tersebut jauh dari yang ditargetkan, yakni Rp 471,9 triliun, atau hanya tercapai 7,5 persen dari target.
Realisasi Rp 35,54 triliun tersebut terdiri dari investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 33 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 2,54 triliun.
Deputy Chairman for Investment Planning BKPM Tamba P Hutapea mengatakan, realisasi investasi tersebut paling banyak di Batam, yakni sebesar Rp 22,42 triliun. Sisanya tersebar di Bintan sebesar Rp 8,71 triliun dan Karimun sebanyak Rp 3,80 triliun.
“Sebanyak 63,1 persen investasi di Kepri ada di Batam. Artinya investasi numpuk di sini,” kata Tamba di Hotel Best Western Premiere (BWP) Batam, Selasa (6/2).
Tamba mengatakan, kondisi ini membuktikan bahwa program dan implementasi Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) tidak berjalan dengan baik alias gagal. “Investasi di kawasan FTZ yang lain kecil. Ini harus dicari akar permasalahannya,” katanya.
Tamba kemudian merinci, konsentrasi modal PMA terbesar ada di industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik sebanyak Rp 7,6 triliun atau sekitar 23,2 persen. Kemudian pertambangan sebesar RP 5,5 triliun atau sebanyak 16,7 persen dan hotel dan restoran sebanyak Rp 5,4 triliun atau 16,3 persen.
Sedangkan PMDN terdiri dari bisnis properti sebesar Rp 0,87 triliun atau 34,2 persen. Jasa sebesar Rp 0,28 persen atau 11 persen dan industri alat angkutan dan transportasi lainnya sebesar Rp 0,25 persen atau sekitar 10,1 persen.
“Jumlah proyek yang terealisasi sebanyak 2.448 proyek dan jumlah penggunaan tenaga kerja sebanyak 130.343 orang,” tambahnya.
Tamba kemudian menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Pertama kenyamanan berusaha. “Kalau masih terus-terusan unjuk rasa maka bisa ganggu produksi. Investor bisa khawatir,” katanya.
Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini. “Kalau akar masalahnya di pemerintah maka dicari. Kalau juga di buruh maka dicari juga masalahnya,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memberikan kemudahan berinvestasi lewat program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) di empat kawasan industri di Batam. “Namun sayangnya hingga akhir Desember 2017, belum ada investor yang manfaatkan KILK di Kepri,” jelasnya.
Kemudian permasalahan berikutnya adalah inkonsistensi kebijakan berusaha di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ) di Batam. “Tujuan pembentukan kawasan bebas adalah dalam rangka mendukung peningkatan perdagangan nasional. Didukung dengan pemberian berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal,” katanya.
Contohnya adalah penerapan kebijakan barang larangan terbatas di FTZ BBK. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip FTZ. “Makanya bayangin ada empat obvitnas di Batam. Ini tidak main-main karena ini FTZ harus ditegakkan,” jelasnya.
Di samping itu masalah lainnya datang dari soal lahan. “Semua pengusaha di kawasan industri harus terbuka. Karena hanya ada 195 hektare disampaikan ke kami. Padahal kalau dilihat dari udara, Batam masih kosong saya lihat,” jelasnya.
Ia meminta agar pengusaha kawasan industri membuka informasi seluas-luasnya kepada calon investor. “Mereka harus buka informasi sedetail-detailnya berapa harga lahan dan pelayanan perizinannya bagaimana,” terangnya.
Untuk pemerintah daerah, ia juga menyarankan agar segera dibentuk Satgas Pengawalan yang bertugas untuk mengawal jalannya perizinan invetasi dengan baik.
“Percepat pembentukan Satgas, karena Batam ini masuk jadi pilot proyek Online Single Submission (OSS),” pintanya. (leo)