Sejumlah pekerja memasang pipa SWRO di jalan Agus Salim Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. f.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Meskipun sudah berulang kali disoroti oleh DPRD Provinsi Kepri maupun DPRD Kota Tanjungpinang terkait keberadaan infrastruktur Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang. Akan tetapi tetap saja masih belum memberikan kontribusi kepada masyarakat atau mangkrak.

“Sejak selesai dibangun pada Februari 2014 lalu, hingga saat ini manfaatnya masih belum bisa dirasakan masyarakat Tanjungpinang. Pada 14 Februari 2018 nanti, genap empat tahun tak berfungsinya SWRO,” ujar Legislator DPRD Kepri dapil Tanjungpinang, Rudy Chua, kemarin.

Menurut politisi Partai Hanura tersebut, Pemko Tanjungpinang terkesan kurang serius untuk mengelola SWRO. Padahal ia berharap sejak diserahkan pada tahun lalu, SWRO langsung bisa berfungsi. Akan tetapi, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Seharusnya Pemko harus menyiapkan perangkat pendukungnya. Baik itu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), anggaran operasional maupun regulasi retrebusinya,” papar Rudy.

Masih kata Rudy, sekarang ini ada tiga persoalan yang sedang dihadapi Pemko Tanjungpinang. Pertama adalah belum legitimed struktur UPTD yang dibentuk. Kedua tidak adanya alokasi anggaran bagi kebutuhan operasional SWRO di APBD Kota Tanjungpinang tahun 2018. Sedangkan persoalan ketiga adalah belum direvisinya Perda Retribusi Daerah.

“Kalau memang Pemko serius, tentu persoalan-persoalan yang timbul harus disiasati terlebih dahulu. Kenyataan Pemko hanya bisa ngotot untuk mengelola saja,” tegas Rudy.

Lebih lanjut, Pembina Ikatan Tionghoa Muda (ITM) Kepri itu menjelaskan, UPTD bukanlah Badan Layanan Umum Daerah (UPTD) yang diberikan kebebasan untuk mengelola anggaran. Karena sistem kerja UPTD, keluar masuk uang harus diatur dalam struktur APBD.

“Jika masih ditangan Pemprov, kami bisa mendesak dan mencarikan solusi terkait persoalan ini. Kita harus menganggap penting keberadaan SWRO. Jangan sudah terjadi kekeringan baru kelabakan,” paparnya.

Anggota Komisi II DPRD Kepri tersebut juga menyarankan Pemko Tanjungpinang untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia yakin, Kemendagri akan memberikan solusi. Karena apabila mengharapkan di APBD Perubahan, maka SWRO mangkrak lebih lama.

“Kita tahu, proyek tersebut sudah berulang kali ditinjau DPRD Kepri, DPRD Kota Tanjungpinang, Gubernur maupun Walikota. Kenyataan tetap saja masih mangkrak,” tutup Rudy.

Seperti diketahui, infrastruktur yang sudah menelan APBN dan APBD sebesar Rp 97 miliar tersebut mulai dibangun pada 2013 lalu. Kapasitas produksinya 50 liter per detik. Kemampuan tersebut mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi 4.000 rumah tangga. Pipa SWRO sudah tersebar dari Batu Hitam sampai ke kawasan Tanjungunggat, Tanjungpinang.(jpg)

Advertisement
loading...