Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas) Korsupgah KPK wilayah II Adliansyah Nasution memberikan pengarahan pada acara monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi Provinsi Kepri di Kantor Pemko Batam, Selasa (6/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau proses lelang jabatan tinggi pratama (eselon dua) yang akan digelar dalam waktu dekat di lingkungan Pemko Batam. Hal ini dilakukan guna menghindari kemungkinan terjadi aktivitas rasuah dalam proses penempatan pejabat pada posisi tertentu.

Iklan

“Kami akan monitor. Prosesnya kami akan lihat, saya akan ngobrol-ngobrol dengan BKD (BKP SDM, red),” kata ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) KPK, Adlinsyah Nasution di Kantor Wali Kota Batam, kemarin.

Ia menyampaikan soal proses lelang jabatan, KPK tidak akan mencampuri urusan Pemko Batam terkait siapa dan bagaimana proses lelang berlangsung. Urusan ini menajdi kewenangan penuh pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Lagipula itu bukan domain kami,” ucapnya.

Namun jika ada indikasi pada hal yang berbau rasuah, pihaknya berkewajiban untuk menindaktegas oknum yang bermain dalam lelang jabatan tersebut. “Kata kuncinya, sudahlah tak ada lagi namanya itu (aktivitas rasuah),” tegasnya.

Ia tak menampik, di daerah lain, KPK pernah menemukan aktivitas rasuah saat proses lelang jabatan. “Ada uang yang mengalir, saya minta kembalikan. Dan saya ingatkan, yang bersangkutan (terlibat rasuah) salah dan harus diberi sanksi,” paparnya.

Soal korupsi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan masih menjadi salah satu perosalan besar bangsa ini. Salah satu daerah rawan korupsi menurut Tjahjo adalah jual beli jabatan. Selain itu, daerah rawan lain adalah perencanaan anggaran, dana sosial, retribusi dan pajak serta belanja barang dan jasa. Hal ini ia sampaikan saat Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) ke-5 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Ballroom Hotel Pacific Jumat (2/2).

“Saya mohon kepada guru kalau ada oknum di daerah yang menawarkan jabatan kepala sekolah harus bayar, jangan. Saya tak menuduh, tapi hal ini masih ada,” ucapnya.

Tak heranm sejak KPK berdiri, lanjut dia, ada sekitar 359 kepala daerah yang tertangkap KPK karean tersandung kasus korupsi. “Ini belum yang diurus polisi maupun kejaksaan,” kata Tjhajo.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan komitmen bahwa proses rotasi dan mutasi eselon dua dalam waktu dekat akan bersih. “Selain di awasi oleh Allah, kami ini juga diawasi KPK ini,” kata Amsakar saat mendampingi Kasatgas Korsupgah KPK, Adlinsyah Nasution dalam sesi konferensi pers, kemarin. Turut hadir dalam konpers ini, Sekda Kepri Arif Fadillah juga Sekda Batam Jefridin.

Di tempat terpisah, ia kembali mengaskan era kepemimpinan Rudi-Amsakar akan terus berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah yang bersih. “Enggak ada cerita mutasi maupun rotasi cari angka (uang) itu. Kami ingin kerja yang baik,” tegas Amsakar.

Ia menambahkan, setiap oknum yang tersangkut kasus korupsi, suap dan sejenisnya tak akan mendapat bantuan hukum. Tebaru kasus honorer Dishub Batam Nurdin Siregar yang mengimingi warga posisi tertentu dengan membayar sejumlah uang.

“Kasus semacam ini tak ada bantuan, sikap kami jelas. (Agar tak jadi korban) Kami imbau masyarakat jangan terkecoh oknum,” pungkas Amsakar. (adi)