SBY mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Pengacara Setnov, Firman Wijaya, Selasa (6/2/18). SBY melaporkan pencemaran nama baik dalam kasus korupsi e-KTP. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

batampos.co.id – Drama laporan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, kian panas. Firman dipastikan menunjuk Boyamin Saiman, yang merupakan pengacara Antasari Azhar saat menghadapi kasus yang sering disebut-sebut rekayasa.

Iklan

Boyamin Saiman menuturkan, dibentuk tim kuasa hukum yang berjumlah 28 advokat untuk membela Firman Wijaya dalam laporan pencemaran nama baik dengan pelapor SBY.

”Saya sebagai koordinator tim kuasa hukum,” terang Boyamin kepada Jawa Pos (grup Batam Pos), Rabu (7/2).

Menurut dia, Firman hanya berupaya menjalankan tugas profesinya untuk menggali fakta terkait kasus e-KTP.

”Dalam rangka membela kliennya,” terangnya.

Menurutnya, semua bukti sedang dikumpulkan untuk memastikan bahwa Firman tidak bersalah dalam menjalankan profesinya.

”Kami hormati penyelesaian lewat jalur hukum ini,” tuturnya.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa siapapun yang melaporkan dugaan tindak pidana, tentunya Polri akan menanganinya secara profesional.

”Masalah ini kami kaji,” paparnya singkat ditemui di kantor Majelis Taklim al Afaf, kemarin.

Kuasa hukum SBY Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, Firman sudah menebar fitnah kepada kliennya. Sebagai pengacara, Firman seharusnya menjaga etika profesi. Menurut dia, membela klien dilakukan demi tegaknya hukum dan kebenaran.

“Bukan pembelaan membabi buta dengan merekayasa hal-hal yang tidak relevan, bahkan memainkan politik fitnah,” terang Didi, kemarin.

Fitnah yang dilancarkan bertujuan menghancurkan kehormatan dan reputasi kliennya yang juga ketua umum Partai Demokrat. Setelah menebar fitnah, Firman dengan mudahnya menyatakan bahwa apa yang dia lakukan dilindungi hak imunitas. Dia menjelaskan bahwa Firman sudah menyalahgunakan hak imunitas dan menggunakannya sebagai tameng politik fitnah.

Hak imunitas advokat memang diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 18/2003 tentang Advokat. Namun, hak imunitas advokat hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan profesinya dengan itikad baik.

“Ukuran itikad baik adalah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Menjunjung tinggi kehormatan dan etika advokat,” tutur Didi.

Jika tindakan advokat dilakukan dengan itikad buruk dan di luar sidang pengadilan, maka pengacara itu tidak kebal hukum. Hak imunitas pun tidak berlaku. Penjelasan itu sesuai dengan Pasal 16 UU Advokat disebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. Jadi, tutur dia, kata kunci hak imunitas berada pada itikad baik.

Dia menyatakan, pihaknya tidak membalas fitnah dengan fitnah, kliennya menempuh jalur hukum dengan melaporkan Firman ke Bareskrim Polri dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terkait pelanggaran kode etik yang telah dilakukan.

“Kami adalah warga negara yang menjunjung tinggi hukum. Kami melawan dengan cara yang terhormat dan bermartabat demi tegakknya kebenaran dan keadilan secara hukum,” tutur dia.

Didi berharap penegak hukum dan organisasi pengacara memproses laporan itu dan memutuskan seadil-adilnya. “Bapak SBY warga negara seperti kita yang berhak mendapatkan keadilan dan berhak membela diri,” ucapnya.

Sementara itu, Plh Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Indriyanti menyatakan tidak ingin mengomentari perseteruan Firman Wijaya dan kubu SBY.

No comment ya,” ujarnya saat dikonfirmasi soal laporan SBY terhadap Firman ke Bareskrim Mabes Polri.
Saat ini, KPK fokus melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan perkara pokok dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Setya Novanto. Sidang dilakukan dua kali dalam sepekan, yakni Senin dan Kamis.

“Pemeriksaan saksi masih akan ada terus dilakukan,” kata Yuyuk. (lum/idr/tyo/jpg)