Foto: Yulitavia / batampos
batampos.co.id – DPRD Kota Batam meminta Pemko Batam untuk mengalokasikan sekitar 70 persen dari dana Izin perpanjangan memperkajakan tenaga kerja asing (IMTA) untuk sertifikasi calon pekerja. Atau sekitar Rp 24 miliar dari Rp 34 miliar yang ditargetkan.
“Harusnya Rp 24 miliar dana IMTA itu untuk sertifikasi, termasuk pelatihan-pelatihan. Dan itu harus, di mana leading sektornya adalah Disnaker,” kata anggota komisi IV DPRD Kota Batam, Riki Indrakari, Selasa, (6/1).
Riki mengatakan saat ini jumlah tenaga kerja asing yang melakukan perpanjangan izin kerja di Batam relatif hampir sama setiap tahunnya. Tidak ada banyak perubahan. Meski memang data validnya agak berbeda antara Disnaker Kota Batam dengan Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi.
“Kalau di data Disnaker itu sekitar 2.200 sehingga total yang akan kita terima tahun ini kemungkinan di angka sekitar Rp 34 miliar, atau mungkin bisa lebih. Tetapi angka TKA ini menurut saya lebih valid di kementerian,” katanya.
Menurut Riki, retribusi IMTA ini sangat membantu APBD Kota Batam. Khususnya untuk menekan angka pengangguran di Batam. “Pelatihan yang kita lakukan menampung banyak calon pekerja. Dan ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal,” katanya.
Ia mengatakan sementara untuk tahun ini sudah dianggarkan sekitar Rp 17 miliar untuk pelatihan di Disnaker. Semengtara sisanya bisa saja di dinas lain yang juga fungsinya untuk pengembangan ketrampilan dan keahlian.
“Nanti akan kita tanya juga, selain di Disnaker, uang IMTA ini di OPD mana saja. Kita pastikan Rp 30 persen untuk sertifikasi,” katanya.
Sementara itu, kepala Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan target untuk IMTA ini memang tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Dan ia yakin target tersebut bisa tercapai. Kalau pun tidak tercapai tidak akan jauh dari target.
“Kalau IMTA tahun ini kita perkirakan Rp 34 miliar. Dan kita berharap akan tercapai. Mudah-mudahan tidak ada tenaga kerja asing yang datang ke Batam tanpa prosedur atau tanpa izin,” katanya.
Terkait penggunaan dana IMTA ini, memang sebagian besar diberikan untuk Disnaker. Utamanya adalah menciptakan warga yang profesional dan siap kerja. (ian)