Petugas sedang mengecek beras Rastra di gudang Bulog Ranai yang belum disalurkan ke kecamatan karena cuaca buruk. F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Penyaluran beras sejahtera (Rastra) kepada masyarakat kurang mampu di Natuna belum belum disalurkan Bulog secara merata. Mestinya jadwal penyaluran akhir bulan Januari kemarin.

Penyaluran beras sejahtera baru kepada masyarakat penerima di empat Kecamatan Bunguran. Masih 11 Kecamatan belum disalurkan. Menyebabkan sebagian masyarakat mempertanyakan, pemerataan penyaluran Rastra tahun 2018 sebanyak 10 kilo gram beras gratis per bulan tersebut.

Kepala kantor seksi logistik Ranai Ruyun Rajab Panjaitan menjelaskan, penyaluran bansos 10 kilo gram beras gratis belum bisa disalurkan. Bulog Ranai baru bisa menyalurkan kepada wilayah empat Kecamatan Bunguran terdekat.

Khusus Kecamatan lain, Bulog belum bisa disalurkan. Karena menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tanggung jawab Bulog hanya sebatas mendistribusikan di pelabuhan. Biaya transportasi laut tanggung jawab Pemda.

“Sekarang ini pun Dinas Perhubungan belum mengizinkan kapal berlayar mendistribusikan beras ke pulau-pulau, karena cuaca buruk. Kalau distribusi empat Kecamatan ini, kami salurkan sendiri, memang meminjamkan mobil Pemda,” jelas Rajab, Kamis (8/2).

Dikatakan Rajab, mulai tahun 2018 ini penyaluran beras sejahtera (Ranstra) kepada masyarakat kurang mampu sudah digratiskan. Satu kepala keluarga diberikan jatah 10 kilo gram per bulan.

“Memang penyalurannya per bulan. Tapi tidak harus disalurkan setiap bulan, menyesuaikan kondisi daerah,” ujar Rajab.

Penyaluran wilayah Natuna yang geografis nya pulau -pulau menjadi hambatan. Karena penyalurannya khusus di pulau-pulau tergantung Pemerintah Daerah. Karena Bulog, hanya sebatas mendistribusikan di pelabuhan.

“Kalau sekarang dipaksakan pun didistribusikan ke pulau-pulau, sangat rawan. Beras basah apalagi sampai terjadi insiden tengah laut nanti,” kata Rajab.

Dikatakan Rajab, sejauh ini Bulog Ranai sudah berkoordinasi dengan dinas sosial dalam penyaluran beras sejahtera tersebut. Soal anggaran untuk biaya kapal laut secara teknisnya diatur pemerintah daerah.

“Memang sebelumnya, Kecamatan dapat menjemput langsung beras rastra di pelabuhan di Ranai,” ujar Rajab.(arn)

Respon Anda?

komentar