batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri akan berdiskusi dengan Pertamina terkait harga Pertalite Batam. Walau Batam bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harga Pertalite Batam tinggi. Bahkan daerah ini merupakan salah satu dari tiga daerah dengan harga Pertalite tertinggi nasional yakni Rp 8 ribu perliter.

Iklan

Untuk diketahui, komponen penetuan harga Pertalite secara umum terdiri dari PPN, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapakn Pemerintah Provinsi, juga harga dasar yang ditetapkan Pertamina. Sebagai daerah FTZ, Batam sejatinya bebas PPN, hal ini berbeda dengan daerah lain.

Namun sisi lain, PBBKB ditetapkan maksimum 10 persen, komponen lain yang juga cukup andil adalah penetapan harga dasar yang tinggi didaerah Free Trade Zone (FTZ) ini. Untuk diketahui, pengenaan harga dasar Pertalite Batam sebesar Rp 7.272,73. Sementara Kepri pada umumnya adalah Rp 6.666,67 dengan kata lain selisih harga dasar mencapai Rp 606,06.

“Kami akan pelajari dan akan diskusikan dengan Pertamina,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Arif Fadillah di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (7/2) siang.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Hasbi tak menampik PBBKB merupakan salah satu komponen penetapan harga Pertalite. Untuk diketahui, Kepri menerapkan PBBKB hingga 10 persen, sementara daerah lain hanya sekitar 5 sampai 7,5 persen. “(Harga) Pertalite ini kan nasional. PBBKB salah satunya iya, tapi bukan satu-satunya, ada komponen lain seperti transportasi, ini Pertamina yang tahu,” imbuhnya.

Pendapatan yang cukup punya andil untuk Kepri. Namun ia tak hafal secara pasti berapa penerimaan sektor ini sepanjang tahun 2017. Tetapi, belum lama ini Sales Executive Retail Wilayah XII, Ida Bagus Ru Adhi Atma Wiguna menyebutkan Pertamina menyetor PBBKB khusus Pertalite ke kas daerah Kepri sekitar Rp 6 miliar setiap bulannya.

“Saya lupa angkanya capaiannya (PBBKB),”kata Hasbi.

Soal kemungkinan, PBBKB berubah atau diturunkan , ia memilih untuk menunggu pembicaraan di tingkat Pemprov Kepri. Kita nanti tengok, tentu ada aturan mainnya,” ucap dia di depan Sekda Kepri, Arif Fadillah.

Sementara itu, Sales Executive Retail Wilayah XII, Ida Bagus Ru Adhi Atma Wiguna, mengatakan, hingga kini Pertamina belum berkomunikasi dengan Pemprov Kepri terkait diskusi soal BBM di Batam. “Belum ada surat yang masuk,”ungkapnya.

Ia menyampaikan, prinsipnya Pertamina membuka diri untuk membicarakan hal yang dimaksud dengan Pemprov Kepri. Pihaknya juga kan ikut keputusan Pemprov jika seandainya akan menurunkan persentase PBBKB.

“Kami tergantung Pemprov, tapi kami berharap kalau ada perubahan jangan mendadak, agar kami juga persiapakan apa yang akan dipersiapakan,”ucap Ida. (adi)